Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat koordinasi lintas instansi,sekaligus memastikan tersedianya data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penyaluran dan pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor.

Koordinasi juga menjadi sarana membangun mekanisme koordinasi dan pertukaran data secara berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan instansi terkait dan badan usaha penyalur BBM.

"Kunjungan kerja ke sejumlah instansi dan badan usaha di Jakarta dalam rangka koordinasi, pemadanan data, pengawasan, serta optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim yang didampingi tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi, Jumat (25/9/2026).

Danial Ibrahim mengungkapkan kunjungan kerja  dilaksanakan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Pembinaan Usaha Hilir Migas, serta PT Elnusa Petrofin.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembahasan mengenai mekanisme penyediaan dan pemanfaatan data, pemadanan data penyaluran bahan bakar dengan data perpajakan daerah, serta pengawasan terhadap objek dan potensi PBBKB. Pemadanan data diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum terdata secara optimal sekaligus meningkatkan akurasi basis data PBBKB.

"Keterlibatan Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Gorontalo turut memperkuat koordinasi dan pendampingan dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Danial.(mcgorontaloprov/ppid)