Kepala DKP Provinsi Gorontalo Aryanto Husain memaparkan strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Gorontalo dalam forum tahunan PEMSEA di Busan, Korea Selatan, Selasa (8/9/2026). (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Strategi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Gorontalo dibawa ke forum internasional di Busan, Korea Selatan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain, memaparkan strategi tersebut dalam pertemuan tahunan PEMSEA yang berlangsung Selasa (8/9/2026).
Forum yang dihadiri kepala daerah dan perwakilan dari sejumlah negara di kawasan Asia Timur itu dibuka oleh Menteri Kelautan Korea Selatan.
PEMSEA merupakan organisasi yang beranggotakan 11 negara Asia Timur dan berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir serta laut secara berkelanjutan.
Organisasi tersebut juga mendorong pengembangan ekonomi biru atau blue economy melalui kerja sama antarnegara dan antardaerah.
Gorontalo sendiri telah menjadi bagian dari PEMSEA sejak 2023.
Dalam forum tersebut, Aryanto memperkenalkan pendekatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Gorontalo melalui program unggulan agromaritim.
Strategi itu bertumpu pada tiga pilar, yakni perikanan inklusif, peningkatan nilai tambah maritim, serta ekonomi biru dan keberlanjutan.
Ketiga pilar tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem.
Perikanan Inklusif Dimulai dari Data
Pilar pertama menempatkan data dan informasi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan perikanan.
“Good policy begins with good data and information,” kata Aryanto.
Menurutnya, kebijakan sektor kelautan harus disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi nelayan dan masyarakat pesisir.
Data tersebut mencakup informasi mengenai nelayan, kapal, sumber daya perikanan hingga kondisi masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada wilayah pesisir.
Pilar perikanan inklusif juga diterapkan melalui pemberdayaan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan.
Di antaranya penyediaan motor dengan cool box untuk pedagang ikan serta kapal perikanan bagi nelayan.
Salah satu program yang turut dipaparkan adalah Taksi Kapal Nelayan.
Program tersebut menggunakan pola kerja sama antara pemerintah, koperasi dan nelayan agar nelayan skala kecil dapat mengoperasikan kapal tanpa harus menyediakan modal awal dalam jumlah besar.
Dalam skema itu, koperasi bertugas mengelola kapal, menyediakan modal kerja, mengatur kebutuhan logistik dan memastikan pemeliharaan kapal.
“Nelayan tinggal mengoperasikannya dengan bertanggung jawab dan membawa hasil penjualan untuk keluarga di rumah,” ujarnya.
Mendorong Hasil Laut Bernilai Tambah
Pilar kedua diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari aktivitas ekonomi maritim.
Fokusnya mencakup pembenahan pelabuhan perikanan, penguatan rantai dingin, kemudahan berusaha hingga pemasaran hasil tangkapan.
Aryanto juga mengaitkan strategi tersebut dengan program nasional Kampung Nelayan Merah Putih.
Program itu diarahkan untuk mengembangkan kampung nelayan tradisional menjadi kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi.
Fasilitas seperti dermaga, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar, penyimpanan dingin, unit pengolahan dan pusat pemasaran diharapkan dapat mendukung aktivitas nelayan dari hulu hingga hilir.
Ketersediaan fasilitas tersebut juga ditujukan untuk menekan biaya operasional sekaligus mengurangi kehilangan hasil perikanan setelah penangkapan.
Ekonomi Biru dan Menjaga Laut
Pilar ketiga menempatkan keberlanjutan sebagai bagian utama dalam pengembangan ekonomi kelautan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan kerja sama dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Selain itu, Gorontalo melihat potensi karbon biru sebagai salah satu bagian dari pengembangan ekonomi biru.
Aryanto menegaskan keberlanjutan tidak seharusnya ditempatkan sebagai program tambahan, melainkan menjadi dasar pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, perekonomian yang bergantung pada laut akan sulit berkembang jika kondisi ekosistemnya terus mengalami kerusakan.
Hal itu tidak hanya berkaitan dengan perikanan, tetapi juga sektor lain seperti pariwisata bahari.
Di akhir paparannya, Aryanto mengajak pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam mengelola sumber daya laut.
Pengelolaan tersebut, kata dia, harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat saat ini tanpa mengurangi kesempatan generasi berikutnya untuk menikmati sumber daya yang sama.
“Saya yakin laut Gorontalo akan memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat jika dikelola dengan bijaksana. Karenanya, mari kita kelola dengan bijak dan bertanggung jawab,” tutupnya. (mcgorontaloprov/ppid)
