Pemkot Ajukan Tiga Raperda, Penanganan Kawasan Kumuh-Anggaran Pilkada hingga Pengelolaan BMD. (Istimewa)
Probolinggo, InfoPublik – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo mengajukan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas pada Masa Sidang I Tahun 2026, mencakup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pembentukan dana cadangan pemilihan kepala daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.
Tiga raperda tersebut disampaikan Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, melalui nota penjelasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Selasa (8/9/2026).
Raperda pertama mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.
Melalui regulasi itu, Pemkot Probolinggo dapat memberikan sejumlah kemudahan dalam pembangunan dan perolehan rumah, antara lain melalui dukungan pembiayaan, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, keringanan biaya perizinan, serta bantuan stimulan.
Aminuddin mengatakan penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni menjadi salah satu tujuan utama penyusunan raperda tersebut.
"Masalah perumahan, tujuan kami lebih pada menghilangkan daerah kumuh dan rumah tidak layak huni. Dengan perda, lebih leluasa memanfaatkan APBD untuk mengentas daerah kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.
Untuk sementara, terdapat dua wilayah yang menjadi sasaran, yakni Kelurahan Mangunharjo dan Kelurahan Mayangan di Kecamatan Mayangan.
Raperda kedua mengatur pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo.
Pemkot menilai kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah cukup besar dan tidak dapat dibebankan hanya pada satu tahun anggaran karena keterbatasan sumber penerimaan. Karena itu, sebagian dana akan disisihkan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.
Aminuddin mengatakan penyiapan dana tersebut juga mempertimbangkan perkembangan jadwal tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
“Kami harus menyiapkan 20 bulan sebelum pelaksanaannya. Sekitar Juni 2027 memasuki tahapan pemilu harus sudah ada dana untuk pelaksanaan. Nanti, juga ada perubahan (anggaran) lagi untuk pilkada gubernur dan wali kota yang dilaksanakan dua tahun setelah pemilu. Jadi, 2031 akan ada pilkada,” jelasnya.
Sementara raperda ketiga merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Perubahan tersebut diperlukan karena pengelolaan aset daerah semakin kompleks sehingga membutuhkan pedoman yang dinilai lebih akuntabel, optimal, efektif, dan efisien.
Menurut Aminuddin, terdapat perkembangan regulasi dari pemerintah pusat mengenai pola kerja sama pemanfaatan aset daerah yang dapat membuka peluang investasi sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Ini memungkinkan pengusaha di Kota Probolinggo memanfaatkan aset daerah dan bisa dibiayai oleh Kementerian Keuangan. Sehingga potensi investasi aset lebih terbuka. Aset tetap milik daerah, tapi disewakan atau pola bagi hasil. Pas sekali dengan kondisi kita yang sedang berusaha meningkatkan PAD,” ujarnya.
Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, tiga raperda usulan Pemkot Probolinggo selanjutnya akan dibahas bersama panitia khusus DPRD sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Selain tiga raperda dari pemerintah daerah, DPRD Kota Probolinggo juga mengajukan empat raperda inisiatif.
Keempatnya meliputi raperda fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN), kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi, ketahanan pangan, serta pengelolaan sampah spesifik.
(fa/pin)
