Pajak Riau Tembus Rp2,4 Triliun, Satgas Perluas Wajib Pungut Perusahaan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pencocokan data dan penataan kewajiban perpajakan. Setelah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah, jumlah perusahaan yang ditetapkan sebagai Wajib Pungut (WAPU) meningkat dari 19 menjadi 26 perusahaan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan Satgas dibentuk bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan persoalan perpajakan sekaligus memastikan hak daerah dapat diterima sesuai ketentuan.
"Tujuan utama kita mengumpulkan Bapak dan Ibu hari ini adalah untuk mencocokkan data, memperjelas kewajiban, dan menyelesaikan persoalan secara terbuka. Agar pengelolaan potensi pajak daerah dapat berjalan tertib, transparan, dan berkeadilan, Pemerintah Provinsi Riau bersama jajaran Forkopimda telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Daerah," kata SF Hariyanto di Gedung BRKS, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, pembentukan Satgas mulai menunjukkan perkembangan dalam memperluas dan menata perusahaan yang menjadi wajib pungut pajak daerah.
"Alhamdulillah, setelah pembentukan Satgas ini, jumlah Wajib Pungut (WAPU) kita meningkat dari yang sebelumnya hanya 19 perusahaan menjadi 26 perusahaan," jelasnya.
SF Hariyanto menegaskan optimalisasi pajak daerah bukan berarti pemerintah menciptakan kewajiban baru bagi dunia usaha. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban yang telah diatur dalam ketentuan dapat dilaksanakan sekaligus memastikan hak penerimaan daerah terpenuhi.
Dalam melakukan verifikasi lapangan, Pemprov Riau juga bersinergi dengan sejumlah unsur Forkopimda untuk memperkuat pengawasan dan pencocokan data potensi pajak daerah.
"Pemprov Riau bersama DPRD memiliki keterbatasan kemampuan untuk turun langsung memverifikasi ke lapangan. Oleh sebab itu, hadirnya unsur Forkopimda baik dari Kejaksaan Tinggi, Polda, TNI, maupun BPKP, sinergi bersama inilah yang menjadi fondasi kita dalam menegakkan aturan dan menggali potensi hak-hak daerah demi pembangunan Riau," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan optimalisasi penerimaan pajak diperlukan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kita semua memahami bahwa pembangunan jalan, jembatan, layanan pabrik, dan berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan dukungan fiskal yang memadai. Karena itu, yang kita lakukan bukan mencari atau menciptakan beban baru. Yang kita lakukan adalah memaksikan hak daerah memang menjadi kewajiban sesuai ketentuan, dapat diterima secara optimal," terang Ninno.
Ninno menyebut realisasi penerimaan pajak daerah Riau hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai sekitar Rp2,4 triliun.
Menurut data yang disampaikannya, penerimaan pada periode yang sama pada 2025 mencapai Rp2,1 triliun. Ia menyebut pertumbuhan penerimaan pajak daerah mencapai sekitar 11,22 persen.
"Sampai dengan 31 Agustus 2026 berdasarkan data yang disampaikan pajak daerah telah mencapai sekitar 2,4 triliun dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2025 penerimaan sebesar 2,1 triliun. Artinya tumbuh sekitar 11,22 persen, ini tentu merupakan hasil dari kerja banyak pihak," pungkasnya.
Pemprov Riau berharap pencocokan data, penguatan pengawasan, dan kolaborasi dengan Forkopimda dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan penerimaan yang menjadi hak daerah tanpa menciptakan beban perpajakan baru di luar ketentuan.
