Bansos Lebih Tepat Sasaran, DTSEN Jadi Acuan Baru Pemprov Sumsel
Istimewa
Palembang, InfoPublik — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk mengurangi risiko bantuan sosial dan program pembangunan salah sasaran.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Forum SEPUTAR DTSEN 2026 yang digelar di Ruang Vicon BPS, Kota Palembang, Provinsi Sumsel, Senin (7/9/2026).
Penguatan DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang mengamanatkan penggunaan data sosial ekonomi terintegrasi sebagai referensi dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, mengatakan perbedaan sumber, cakupan, maupun variabel data antarinstansi selama ini dapat menyebabkan program intervensi pemerintah tidak berjalan optimal.
“Kehadiran DTSEN merupakan langkah strategis untuk menghadirkan satu basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik,” ujar Edward saat membuka forum.
Menurutnya, penyatuan basis data menjadi penting agar perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan dapat mengacu pada informasi masyarakat yang lebih konsisten.
Kepala BPS Provinsi Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, menjelaskan fragmentasi data berpotensi menimbulkan inclusion error, yakni masyarakat yang tidak berhak tetapi menerima bantuan, serta exclusion error, yaitu masyarakat yang seharusnya berhak tetapi justru tidak tercakup.
DTSEN, kata dia, mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi sehingga pemerintah memiliki acuan yang lebih terpadu dalam menentukan sasaran intervensi.
“DTSEN menyatukan berbagai sumber data seperti BPS, kementerian/lembaga, dan Registrasi Sosial Ekonomi menjadi satu sistem terpadu. Manfaat utamanya adalah penyaluran bantuan sosial dan intervensi pembangunan menjadi jauh lebih akurat,” kata Wahyu.
Melalui pemanfaatan DTSEN, Pemprov Sumsel dan BPS berharap ketepatan sasaran program pemerintah dapat semakin ditingkatkan, terutama untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tidak terlewat sekaligus mengurangi penerima yang tidak sesuai kriteria.
Penyelarasan data tersebut juga diharapkan memperkuat proses perencanaan pembangunan dan menjadi dasar yang lebih akurat dalam menentukan bentuk intervensi bagi masyarakat.
