Pembahasan mendalam hasil evaluasi pengelolaan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2026. (foto Septian)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo bersama BPKP melaksanakan pembahasan mendalam terkait hasil evaluasi pengelolaan pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pembahasan tersebut, fokus utama adalah penyampaian dan pendalaman hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pembiayaan daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait, agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik.
"Terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang perlu diperhatikan. Rekomendasi ini menjadi bahan penting untuk perbaikan, dan perangkat daerah diharapkan dapat menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan konsisten," kata Koordinator Pengawasan Bidang APD BPKP Perwakilan Gorontalo, Asri Murtini, dalam siaran persnya, Senin (7/9/2026).
Asri mengatakan, peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan juga harus mendapat penakanan.
Dalam forum itu, Kepala BKAD, Sukril Gobel, juga menjelaskan regulasi terkait perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang ditetapkan sebesar 2,5%.
Ia menyoroti bahwa masih terdapat batas kumulatif serta instrumen pembiayaan lainnya seperti obligasi, sukuk, dana abadi, dan cadangan KPDBU yang belum sepenuhnya diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
Pembahasan bersama itu juga menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pembiayaan daerah. .(mcgorontaloprov/ppid)
