Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. (foto PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diwajibkan untuk menyampaikan tanggapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Kepala BKAD Sukril Gobel, Jumat, (4/9/2026).
Tanggapan itu harus disampaikan setelah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai evaluasi, yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15/2105/Keuda yang diterbitkan pada tanggal 21 April 2026, memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai penyusunan dan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam surat edaran tersebut, ditegaskan dokumen tanggapan yang disusun oleh Pemerintah Daerah adalah syarat mutlak untuk penerbitan Nomor Register oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.(mcgorontaloprov/ppid)
