Bupati Bojonegoro: Pembangunan Berangkat dari Kebutuhan Warga, Bukan Keinginan Pejabat
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik – Sebanyak 13 aspirasi dan aduan masyarakat mendapat tanggapan langsung dalam Sapa Bupati edisi VI di Pendopo Malowopati, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).
Aspirasi tersebut mencakup persoalan infrastruktur, tata kota, lalu lintas, pemberdayaan ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima (PKL), pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Risman Edi Satria, warga Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, mengusulkan evaluasi terhadap penataan Bundaran Jetak dan Adipura.
Menurut Risman, keberadaan taman pada bundaran dinilai mengganggu ruang gerak kendaraan, terutama truk berukuran besar.
“Cukup disisakan tugu ikoniknya saja. Karena saya melihat sendiri setelah diperbaiki rusak lagi,” ujarnya.
Persoalan Jalur Lingkar Selatan (JLS) juga menjadi perhatian dalam Sapa Bupati.
Jefri Mubarok dari Kelurahan Karangpacar menyampaikan aspirasi terkait dampak pembangunan JLS terhadap usaha masyarakat dan ratusan UMKM di sepanjang jalur lama.
Ia mengusulkan adanya “mesin ekonomi” baru agar perubahan arus kendaraan akibat pembangunan JLS tidak berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Aspirasi mengenai ekonomi kerakyatan disampaikan Najib yang tergabung dalam Lembaga Asosiasi PKL dan Usaha Mikro Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
Ia berharap penataan kota tidak mengabaikan keberadaan maupun mata pencaharian para PKL.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan perencanaan pembangunan di berbagai sektor harus berangkat dari kebutuhan dan persoalan masyarakat, bukan semata-mata keinginan pejabat.
“Pembangunan yang dilakukan Pemkab Bojonegoro bertumpu pada satu komitmen yaitu berangkat dari keresahan dan keinginan masyarakat, bukan dari keinginan pejabat. Karena perencanaan berbasis keinginan masyarakat akan besar manfaatnya,” ujar Wahono.
Menurut Wahono, pembangunan Bojonegoro juga membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat.
“Kita berdua (Bupati dan Wabup) tidak bisa membangun Bojonegoro tanpa adanya sinergi dari seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Terkait penataan bundaran, Wahono mengatakan Pemkab Bojonegoro telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana memperkecil bundaran karena lokasinya berada di jalan nasional.
Sementara terkait JLS, Pemkab Bojonegoro merencanakan pengembangan kawasan ekonomi baru di jalur Balen–Leran–Ngujo.
“Karena pembangunan JLS ini sudah direncanakan dari periode-periode sebelumnya dan berdasar pada keresahan masyarakat,” jawab Wahono.
Mengenai ekonomi kerakyatan, Wahono memastikan Pemkab Bojonegoro tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha rakyat dan akan melibatkan PKL dalam proses penataan kota.
“Pasti kami lindungi dan support, khususnya PKL. Kadin juga sudah menyatakan dukungannya. Ke depan, penataan kota akan dibuat ikonik, masyarakat yang melintas merasa nyaman, dan pedagang tetap untung. Kami akan melakukan audiensi dengan para PKL untuk memperbaiki tata kelola dan mengakomodir usulan yang ada,” ujarnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menambahkan Pemkab Bojonegoro telah membuka sejumlah saluran untuk menerima aspirasi masyarakat, di antaranya melalui WhatsApp, kegiatan Medhayoh, dan Sapa Bupati.
Menurut Nurul, pemerintah daerah juga menjalankan strategi pengurangan kemiskinan dengan menekan beban pengeluaran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sejumlah program infrastruktur dan pelayanan dasar telah dijalankan, antara lain Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), plesterisasi terhadap 5.710 rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2026, serta penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Maka dengan ini harapannya pendapatan naik karena juga adanya revitalisasi pasar, air bersih melalui SPAM terealisasi, masyarakat dan petani pendapatannya naik,” jelas Nurul.
Selain melalui Sapa Bupati, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan, maupun kritik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) melalui https://lapor.go.id/.
[cs/nn]
