Jejak Pengendalian Banjir Era Raja Airlangga Tersimpan di Prasasti Kamalagyan Sidoarjo

Sidoarjo, InfoPublik – Hampir 1000 tahun lalu, banjir telah menjadi persoalan serius bagi masyarakat di kawasan hilir Sungai Brantas. Pada masa Raja Airlangga, persoalan itu tidak sekadar dihadapi sebagai bencana alam, tetapi ditangani melalui pembangunan infrastruktur air yang jejaknya masih tercatat pada Prasasti Kamalagyan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Prasasti yang juga dikenal sebagai Prasasti Kelagen tersebut berada di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian. Bertarikh 959 Saka atau 1037 Masehi, prasasti ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno serta hingga kini masih berada di tempat asalnya.

Isi Prasasti Kamalagyan memberikan informasi penting mengenai pembangunan dawuhan atau bendungan/tanggul Waringin Sapta pada masa pemerintahan Airlangga. Catatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan air telah menjadi bagian penting dalam tata pemerintahan Jawa sejak abad ke-11.

Bagi Sidoarjo, prasasti itu memiliki arti tersendiri karena berdiri di wilayah yang kini masuk Kabupaten Sidoarjo. Keberadaannya membuka gambaran mengenai kawasan Delta Brantas pada masa lalu ketika sungai, pertanian, permukiman, dan perdagangan menjadi bagian yang saling berkaitan.

Banjir Brantas pada Masa Airlangga

Prasasti Kamalagyan mencatat banjir yang melanda sejumlah desa dan wilayah sīma di kawasan hilir. Beberapa nama wilayah yang disebut antara lain Lasun, Paliñjuwan, Sijayanatyēsan, Pañjiganting, Talan, Daśapangkaḥ, dan Pangkaja.

Banjir pada masa itu bukan hanya persoalan lingkungan. Luapan air dapat merusak sawah, mengganggu pertanian dan permukiman, sekaligus menghambat transportasi sungai.

Bagi kerajaan yang kehidupannya bertumpu pada pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat, terganggunya tata air berarti ikut terganggunya produktivitas wilayah. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sungai menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jawaban terhadap persoalan itu salah satunya terlihat melalui pembangunan dawuhan Waringin Sapta.

Dikutip dari Kajian Arkeologi mengenai Prasasti Kamalagyan menyebut pembangunan bendungan tersebut berkaitan dengan upaya mengatasi banjir. Desa Kamalagyan kemudian ditetapkan sebagai wilayah sīma dengan kewajiban yang berhubungan dengan pemeliharaan bendungan.

Catatan itu memperlihatkan bahwa pembangunan Waringin Sapta bukan semata proyek fisik. Infrastruktur air berkaitan langsung dengan keberlangsungan pertanian, permukiman, transportasi, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.

Prasasti Kamalagyan dengan demikian memperlihatkan sisi lain pemerintahan Airlangga. Selain dikenal melalui perjalanan politik dan peperangan, Airlangga juga terekam menghadapi persoalan konkret masyarakat berupa pengelolaan air.

Bagi penduduk yang hidup di sekitar sungai, kemampuan mengendalikan air menentukan keberlangsungan sawah, keamanan permukiman, dan aktivitas ekonomi.

Sungai sebagai Jalur Perdagangan

Menariknya, Prasasti Kamalagyan tidak hanya mencatat persoalan banjir dan pembangunan bendungan. Setelah persoalan air ditangani, prasasti juga menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan.

Dalam pembacaan yang dikutip sejumlah kajian mengenai perdagangan Jawa Timur, terdapat gambaran orang-orang berperahu menuju hulu untuk mengambil barang dagangan di Hujung Galuh. Para nakhoda dan pedagang dari berbagai pulau juga disebut datang ke kawasan tersebut.

Catatan itu menunjukkan dua wajah sungai dalam kehidupan masyarakat saat itu. Ketika meluap, sungai dapat menjadi ancaman. Namun, ketika dikelola, sungai menjadi sarana transportasi dan jalur ekonomi.

Nama Hujung Galuh kemudian menjadi salah satu bagian menarik dalam pembacaan Prasasti Kamalagyan karena berhubungan dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa Airlangga.

Meski demikian, lokasi pasti Hujung Galuh masih menjadi wilayah interpretasi dalam kajian sejarah. Sejumlah penelitian menawarkan penafsiran berbeda mengenai lokasinya.

Salah satu kajian mengenai jaringan Sungai Brantas menghubungkan keterangan “menuju hulu” dalam Prasasti Kamalagyan dengan kemungkinan kawasan Canggu. Namun, interpretasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menetapkan satu lokasi Hujung Galuh secara mutlak.

Hal yang lebih jelas dari sumber prasasti adalah keberadaan Hujung Galuh sebagai tempat yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan pelayaran pada masa Airlangga.

Delta Brantas dan Posisi Sidoarjo

Keterangan dalam Prasasti Kamalagyan memperlihatkan eratnya hubungan masyarakat dengan sungai. Pertanian membutuhkan pasokan air, sedangkan perdagangan dan pergerakan barang memanfaatkan jalur transportasi sungai.

Wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Sidoarjo berada di kawasan hilir sistem Sungai Brantas. Keberadaan Prasasti Kamalagyan karena itu menjadi salah satu sumber penting untuk memahami sejarah kawasan tersebut jauh sebelum Sidoarjo terbentuk sebagai wilayah administratif modern.

Namun, bentang geografis masa kerajaan tidak dapat serta-merta disamakan dengan batas administratif saat ini. Kerajaan pada abad ke-11 tentu tidak mengenal batas Kabupaten Sidoarjo sebagaimana sekarang.

Prasasti tersebut lebih tepat dipahami sebagai salah satu bukti bahwa kawasan yang kini masuk Sidoarjo telah menjadi bagian dari bentang kehidupan masyarakat di sekitar sistem Brantas.

Membaca Airlangga melalui Prasasti

Sumber tertulis sezaman menjadi bagian penting untuk memahami pemerintahan Airlangga.

Ninie Susanti, Ketua Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia, dalam buku Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI yang diterbitkan Komunitas Bambu pada 2010, menempatkan Prasasti Pucangan sebagai salah satu sumber penting dalam merekonstruksi perjalanan hidup Airlangga.

Prasasti Pucangan memberikan gambaran mengenai perjalanan politik dan kehidupan Airlangga. Sementara itu, Prasasti Kamalagyan menawarkan perspektif berbeda dengan memperlihatkan kebijakan pemerintahan yang berkaitan dengan sungai, pertanian, dan kehidupan masyarakat.

Pentingnya prasasti sebagai sumber sejarah juga dibahas Peter Carey dalam kajian The Kolkata (Calcutta) Stone and the Bicentennial of the British Interregnum in Java, 1811–1816 yang dimuat IIAS Newsletter, Leiden, Nomor 74, pada 2016.

Carey menjelaskan kedudukan Prasasti Pucangan sebagai piagam resmi yang dikeluarkan oleh raja. Keterangan tersebut memperlihatkan posisi penting prasasti kerajaan dalam masyarakat Jawa Kuno.

Dalam konteks penelitian sejarah, prasasti karena itu bukan sekadar batu bertulis. Informasi mengenai nama wilayah, kebijakan, hubungan antardaerah, hingga kewajiban masyarakat di dalamnya dapat menjadi pintu masuk untuk memahami keadaan sosial, politik, ekonomi, dan geografis pada masanya.

Kamalagyan dan Tata Kelola Bendungan

Salah satu informasi penting Prasasti Kamalagyan adalah penetapan Kamalagyan sebagai wilayah sīma yang berkaitan dengan pemeliharaan bendungan.

Dalam tradisi Jawa Kuno, sīma merupakan wilayah yang memperoleh status khusus berdasarkan keputusan kerajaan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak berhenti setelah konstruksi bendungan selesai.

Bendungan membutuhkan pemeliharaan. Aliran air harus dijaga dan terdapat masyarakat yang memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem tersebut.

Melalui catatan itu, Prasasti Kamalagyan memberikan gambaran mengenai tata kelola sumber daya yang melibatkan penguasa, desa, tanah pertanian, dan masyarakat.

Pengelolaan Waringin Sapta juga memperlihatkan kaitan antara infrastruktur dan kesejahteraan. Bendungan menjaga tata air untuk pertanian, sementara sungai mendukung transportasi dan perdagangan.

Penelitian mengenai banjir pada masa Airlangga mengaitkan persoalan tersebut dengan kondisi aliran Brantas, curah hujan, serta kemungkinan pengaruh pasang air laut di kawasan hilir.

Kondisi lingkungan abad ke-11 tentu tidak dapat disamakan secara langsung dengan persoalan banjir Sidoarjo pada masa kini. Namun, Prasasti Kamalagyan memperlihatkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar sungai sejak lama berhadapan dengan kebutuhan mengelola air.

Warisan Kamalagyan bagi Sidoarjo

Hampir 1000 tahun setelah Prasasti Kamalagyan dibuat, Sungai Brantas masih mengalir dan batu bertulis di Klagen tetap menjadi penanda perjalanan panjang kawasan tersebut.

Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Panjalu, Singhasari, hingga Majapahit telah menjadi bagian dari sejarah. Namun, persoalan hubungan manusia dengan air, tanah, pertanian, permukiman, dan kegiatan ekonomi tetap relevan untuk dibaca melalui peninggalan tersebut.

Prasasti Kamalagyan menjadi bukti bahwa pengelolaan air telah memperoleh perhatian penting dalam tata pemerintahan pada masa Airlangga. Bendungan bukan semata struktur fisik, melainkan bagian dari sistem yang menjaga kehidupan masyarakat dan produktivitas wilayah.

Karena itu, menjaga Prasasti Kamalagyan berarti mempertahankan salah satu sumber penting untuk memahami sejarah Sidoarjo dan Jawa Timur.

Dari batu yang masih berdiri di Klagen itu, tersimpan cerita tentang banjir, pembangunan bendungan, desa sīma, sawah, perahu, perdagangan, hingga cara sebuah pemerintahan pada abad ke-11 menghadapi persoalan kehidupan masyarakatnya.

(ir_kominfosda)