Para pimpinan dinas dalam pertemuan terbatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. (foto Owan)
Kota Gorontalo, InfoPublik – Pertemuan terbatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo membahas rencana penambahan regulasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan administrasi kependudukan agar semakin tertib, efektif, serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
"Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah dukungan anggaran hibah untuk kegiatan perekaman KTP elektronik (KTP-el) dari Kementerian Dalam Negeri, permasalahan pengangkatan jabatan administrasi pada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, serta rencana pelaksanaan Evaluasi Akhir Tahun yang dijadwalkan pada Desember 2026," kata Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi Gorontalo Reflin Buata, Rabu (2/9/2026).
Reflin mengatakan, pertemuan juga membahas perubahan nama sejumlah ruas jalan di Kota Gorontalo yang berdampak terhadap pembaruan data alamat penduduk serta kebutuhan pencetakan ulang KTP-el.
Untuk mendukung kelancaran pelayanan, diperlukan ketersediaan blangko KTP-el yang memadai sehingga proses penggantian dokumen kependudukan masyarakat dapat dilakukan secara optimal.
Dalam upaya memperkuat sinergi lintas sektor, Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo juga merencanakan rapat koordinasi bersama Kantor Pertanahan, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta sektor perbankan.
Koordinasi lintas instansi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan administrasi kependudukan yang membutuhkan keterpaduan dan kolaborasi antarinstansi.
Reflin Buata menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Gorontalo dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bone Bolango. Sementara Dinas Dukcapil Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara dan daerah lainnya diwakili oleh pejabat administrator.
Salah satu agenda utama yang dibahas yakni tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. Pembahasan diarahkan pada penyusunan langkah strategis untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.(mcgorontaloprov/owan)
