Wali kota Batam, Amsakar Achmad, berdialog dengan mahasiswa dan pemuda saat menerima audiensi Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Batam, InfoPublik — Wali kota Batam Amsakar Achmad membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam. Sejumlah isu pembangunan dan tata kelola pemerintahan menjadi sorotan dalam pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan berlangsung terbuka dan interaktif. Para mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari evaluasi kerja sama pembangunan Pasar Induk Jodoh, perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga prioritas tenaga kerja lokal.
Amsakar menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menilai mahasiswa dan pemuda memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan menyejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, pemerintah tidak menutup ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa dan pemuda, untuk menyampaikan kritik dan masukan. Menurutnya, dialog diperlukan untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan.
Salah satu isu yang dibahas dalam dialog adalah revitalisasi Pasar Induk Jodoh. Amsakar menjelaskan, tata kelola aset dan mekanisme lelang proyek tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Menurutnya, proses tersebut juga melalui tahapan penataan dan pembersihan legalitas lahan. Pemko Batam terus berkonsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
“Pembukaan lelang dilakukan secara transparan sebanyak dua kali sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” jelasnya.
Menanggapi sorotan mengenai pihak pengembang yang dikaitkan dengan perkara pidana, Amsakar mengatakan pemerintah tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.
Ia menilai setiap langkah pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru. Persoalan hukum yang menyangkut individu, kata dia, perlu dibedakan dengan kedudukan badan usaha sebagai entitas hukum.
Adapun persoalan internal perusahaan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).
Isu ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lokal juga menjadi perhatian. Amsakar menyampaikan sejumlah langkah yang disiapkan Pemko Batam untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal.
Salah satunya melalui rencana nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah perusahaan di Batam. Kerja sama itu diarahkan untuk memberikan ruang lebih besar bagi pekerja lokal, termasuk melalui pengaturan kuota untuk kategori pekerjaan tertentu.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” tegas Amsakar.
Pemko Batam juga mengoptimalkan alokasi dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi pekerja lokal.
Program beasiswa daerah, lanjut Amsakar, juga diarahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Upaya tersebut dilakukan melalui kerja sama pelatihan dan pengembangan kompetensi di sejumlah bidang, seperti maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Pemko Batam juga menjajaki pemenuhan kebutuhan SDM industri galangan kapal di Tanjung Uncang dan Kabil melalui kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Terkait kekhawatiran mengenai reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma, Amsakar memastikan setiap pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) dilakukan melalui kajian dan pembahasan bersama tim terpadu.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta pakar lingkungan dan akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Amsakar, pelibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat, khususnya nelayan.
Dalam dialog tersebut, Amsakar turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025.
Realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai 83,8 dan angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar menegaskan, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk terus memperbaiki pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan kesepahaman untuk menjaga komunikasi antara Pemko Batam dan mahasiswa serta pemuda. Ruang dialog diharapkan tetap terbuka agar kritik, aspirasi, dan gagasan masyarakat dapat menjadi bagian dari proses pembangunan Batam.
Keterbukaan terhadap aspirasi, kata Amsakar, merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berjalan sesuai aturan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.(Humas Diskominfo Batam/Ahmad Nusu/eyv)
