Banda Aceh, InfoPublik – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menegaskan kebijakan anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh harus diterjemahkan menjadi program yang terukur, pelayanan publik yang semakin baik, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Illiza saat menyampaikan jawaban Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap laporan Badan Anggaran DPRK terkait Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Selasa (1/9/2026).
Illiza menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK atas pandangan, usulan, kritik, dan masukan selama proses pembahasan. Menurutnya, masukan legislatif menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih terukur, rasional, responsif, dan berorientasi pada sasaran pembangunan.
“Pemerintah Kota memandang bahwa berbagai pandangan dan masukan tersebut merupakan bagian yang fundamental dalam proses pembahasan dan penyempurnaan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujar Illiza.
Ia menegaskan, pembahasan antara eksekutif dan legislatif mencerminkan tanggung jawab bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Salah satu perhatian dalam perubahan anggaran adalah percepatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga akhir Agustus 2026, PAD Kota Banda Aceh telah terealisasi sebesar Rp253,997 miliar atau 58,26 persen dari target Rp435,966 miliar.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, seluruh kepala OPD pengelola PAD telah menandatangani perjanjian proyeksi realisasi PAD pada 11 Agustus 2026. Dokumen tersebut memuat timeline pencapaian, langkah strategis, serta solusi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Pemerintah Kota menempuh pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang telah ada melalui digitalisasi dan elektronifikasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. “Ketika pelayanan pembayaran dibuat sederhana dan nyaman, kepatuhan masyarakat pun akan tumbuh dengan sendirinya,” kata Illiza.
Sementara ekstensifikasi diarahkan untuk menggali sumber penerimaan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Bukan dengan menambah beban masyarakat, tetapi dengan mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ujarnya.
Pemko Banda Aceh juga memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
Terkait kerusakan tanggul, Dinas PUPR akan meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala, terutama pada lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kerusakan dan luapan air. Pemko juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh dan BWS I Aceh berdasarkan tingkat urgensi dan prioritas penanganan.
Untuk ruas jalan yang terdampak pekerjaan galian, Dinas PUPR akan melakukan inventarisasi, monitoring, dan perbaikan terhadap ruas jalan yang terdampak.
Sementara kabel dan jaringan utilitas yang belum tertata akan diawasi dan ditertibkan secara bertahap melalui tim yang telah dibentuk Pemerintah Kota dengan melibatkan penyelenggara jaringan utilitas.
Pada sektor parkir, pengelolaan oleh pihak ketiga akan terus dievaluasi. Jika capaian hingga akhir tahun tidak sesuai dengan kesepakatan kerja sama, Pemko akan mempertimbangkan mekanisme lain yang lebih efektif dan akuntabel. Skema parkir berlangganan juga akan dikaji sesuai ketentuan.
Illiza juga menekankan pengembangan Banda Aceh Academy (BAA) agar lebih berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan penciptaan wirausaha baru.
Kurikulum BAA akan dikembangkan dengan pendekatan demand driven, berdasarkan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, industri, dan perkembangan kompetensi pasar kerja.
Pelatihan tidak hanya diarahkan pada pemberian keterampilan. Peserta yang memiliki potensi kewirausahaan akan memperoleh pendampingan dalam pengembangan ide usaha, model bisnis, manajemen, pemasaran, literasi keuangan, teknologi digital, pengembangan produk, akses pasar, pembiayaan, kemitraan, dan jejaring usaha.
“Keberhasilan BAA tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi berdasarkan outcome,” tegas Illiza.
Outcome tersebut mencakup tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja, peningkatan pendapatan peserta, jumlah usaha baru, keberlanjutan usaha, serta kemitraan dengan dunia usaha dan industri.
Di sektor pemerintahan, Pemko Banda Aceh akan memperkuat profesionalisme aparatur melalui penerapan sistem merit.
Evaluasi kinerja aparatur akan mempertimbangkan capaian kinerja, kompetensi, integritas, disiplin, produktivitas, pengalaman, potensi, serta kemampuan mencapai target organisasi.
Pemko juga memperkuat prinsip the right person in the right position dalam penataan dan pengembangan karier aparatur sesuai kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
Untuk mendukung pengembangan kompetensi, BKPSDM telah melakukan profiling terhadap 348 pejabat struktural dan fungsional pada 2025. Hasil pengukuran tersebut menjadi salah satu bahan untuk melihat kesenjangan kompetensi dengan kebutuhan jabatan.
Sementara untuk mempercepat realisasi belanja, Illiza akan menginstruksikan Sekretaris Daerah menindaklanjuti rendahnya serapan anggaran melalui rapat rutin setiap minggu bersama kepala OPD.
Illiza menegaskan sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRK menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan efektif dan memberikan hasil bagi masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap Rancangan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dapat disepakati secara bersama antara Pemerintah Kota selaku unsur eksekutif dan DPRK selaku unsur legislatif,” ujar Illiza.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi landasan penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 yang kredibel dan terukur serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Banda Aceh.
Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, perubahan anggaran bukan sekadar persoalan penyusunan angka dan dokumen, melainkan bagaimana setiap kebijakan diterjemahkan menjadi kinerja pemerintahan yang terukur, pelayanan publik yang semakin baik, dan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
