Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Serta Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai Tentang Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026
Banggai, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Banggai dan DPRD Kabupaten Banggai menyepakati kebijakan umum perubahan anggaran 2026 dengan menempatkan kehati-hatian fiskal sebagai pijakan utama. Target pendapatan, terutama dari dana bagi hasil (DBH), disusun realistis di tengah belum pastinya penerimaan transfer dari pemerintah pusat.
Kesepakatan atas rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2026 tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan melalui rapat paripurna DPRD Banggai di Luwuk, Selasa (1/9/2026).
Bupati Banggai Amirudin mengatakan pemerintah daerah tidak ingin memasang target pendapatan yang terlalu optimistis ketika realisasi transfer, khususnya DBH, masih menghadapi ketidakpastian. Pendekatan konservatif diperlukan agar perubahan anggaran tetap realistis dan dapat dilaksanakan.
“Kita tidak ingin menetapkan target pendapatan yang terlalu optimistis, sementara realisasi transfer yang diterima daerah belum sepenuhnya dapat dipastikan,” ujar Amirudin.
Meski demikian, kehati-hatian dalam menyusun anggaran tidak berarti Pemkab Banggai berhenti memperjuangkan hak fiskal daerah. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah provinsi untuk memastikan penerimaan yang menjadi hak daerah dapat disalurkan sesuai ketentuan.
“Kita akan terus memperjuangkan agar hak-hak fiskal daerah dapat disalurkan secara tepat, sesuai ketentuan, dan memperhatikan kontribusi serta potensi daerah penghasil,” katanya.
Kondisi penerimaan DBH yang belum optimal berdampak langsung pada ruang fiskal daerah. Karena itu, Pemkab Banggai mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk melakukan efisiensi dan mengevaluasi kembali program serta kegiatan yang telah direncanakan.
Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tingkat urgensi pekerjaan, kesiapan pelaksanaan, kemampuan keuangan daerah, manfaat bagi masyarakat, hingga kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembiayaan.
Pendekatan tersebut diarahkan agar keterbatasan anggaran tidak berujung pada berkurangnya kualitas pelayanan publik. Program yang memiliki manfaat langsung dan tingkat urgensi tinggi diharapkan tetap mendapat perhatian dalam penyesuaian anggaran.
Amirudin meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kesepakatan KUPA dan PPAS-P dengan mencermati kembali program dan kegiatan masing-masing. “Jangan sampai keterbatasan anggaran menjadi alasan merosotnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Kesepakatan perubahan kebijakan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan fiskal Kabupaten Banggai sekaligus memastikan belanja pemerintah tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas. Dengan target pendapatan yang lebih terukur dan belanja yang semakin selektif, pemerintah daerah berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di tengah tekanan fiskal.
(MC KAB. BANGGAI)
