_compressed.jpeg)
Bupati Belu Willybrodus Lay, Ketua DPRD Kabupaten Belu dan para peserta Pembukaan Sidang DPRD Kabupaten Belu tentang Perubahan Anggaran tahun 2026, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu pada Selasa (1/9/2026).
Atambua, InfoPublik – DPRD Kabupaten Belu memulai masa persidangan dengan agenda pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026 melalui rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Belu, Selasa (1/9/2026).
Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang, didampingi Wakil Ketua I Januaria Awalde Berek dan Wakil Ketua II Antonius CHR Djaga Kota.
Rapat paripurna ke-1 tersebut dihadiri Bupati Belu Willybrodus Lay, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Belu, Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B, Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan BUMN/BUMD, Kepala LPP RRI Atambua, serta perwakilan organisasi wanita di Kabupaten Belu.
Dalam sambutannya, Bupati Belu Willybrodus Lay menjelaskan bahwa perubahan APBD dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan asumsi kebijakan umum anggaran, pergeseran alokasi, serta penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Bupati juga mengusulkan agar jadwal pembahasan perubahan APBD pada tahun-tahun mendatang dapat dipercepat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar tersedia waktu yang lebih optimal untuk pelaksanaan program maupun pergeseran anggaran sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
Dalam masa persidangan tersebut, pemerintah daerah juga mengajukan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Perubahan Kelembagaan Perangkat Daerah.
Ketua DPRD Belu Theodorus Manehitu Djuang mengatakan agenda utama masa persidangan meliputi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian pengantar nota keuangan terhadap tiga Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 secara realistis, konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), transparan, dan akuntabel agar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Belu.
Theodorus juga mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif untuk membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan seluruh rangkaian agenda persidangan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Belu.
