Kemenkum Aceh bersama YBBHSK memberikan penyuluhan hukum bagi perangkat desa dan warga di Meunasah Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh, Rabu (26/8/2026), untuk memperkuat kesadaran hukum serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan bantuan hukum.
Banda Aceh, InfoPublik – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh bersama Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum bagi perangkat desa dan warga di Meunasah Gampong Lampoh Daya, Kota Banda Aceh, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan hukum sekaligus memperluas akses informasi dan layanan bantuan hukum hingga tingkat gampong.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, M. Ardiningrat Hidayat, menekankan pentingnya peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dalam memastikan masyarakat memperoleh akses keadilan secara lebih mudah dan merata.
"Posbankum hadir untuk mendekatkan layanan hukum langsung kepada masyarakat. Keberadaannya memperkuat sekaligus bersinergi dengan Peradilan Adat Gampong yang telah berjalan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008," ungkapnya.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat melalui peran paralegal gampong juga diperlukan agar proses pelaporan dan konsultasi hukum dapat berjalan secara efektif.
Sejalan dengan itu, YBBHSK memberikan pemahaman mengenai sejumlah persoalan hukum yang kerap dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan antara lain perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta penanganan awal sengketa pertanahan.
"Masyarakat diedukasi mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta pemahaman dasar dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Tujuannya agar warga paham langkah awal yang harus ditempuh sesuai jalur hukum yang berlaku," terang perwakilan YBBHSK.
Melalui penyuluhan tersebut, sinergi antara Kemenkum Aceh, aparat gampong, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat akses warga terhadap informasi, konsultasi, dan bantuan hukum.
Upaya tersebut sekaligus mendorong masyarakat agar lebih memahami hak-haknya serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.
