Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong penguatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melalui program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Upaya tersebut diarahkan untuk mendorong setiap kelurahan memenuhi indikator sebagai Kelurahan Sadar Hukum. - Foto: Mc.Jatim
Mojokerto, InfoPUblik – Pemerintah Kota Mojokerto mendorong seluruh kelurahan memenuhi lima indikator untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Upaya ini dilakukan melalui penguatan program Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).
Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, lima indikator tersebut mengacu pada ketentuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang berlaku secara nasional.
“Ini bukan aturan yang dibuat oleh wali kota, tetapi merupakan ketentuan dari Kepala BPHN yang berlaku secara nasional. Jadi, ada lima syarat yang harus dipenuhi untuk disebut sebagai Kelurahan Sadar Hukum,” kata Ika dalam keterangan tertulis, Selasa (8/9/2026).
Kelima indikator tersebut meliputi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) minimal 90 persen, tidak adanya perkawinan di bawah usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan, rendahnya angka kriminalitas, terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatnya kesadaran terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Ia menyoroti, kepatuhan pembayaran PBB sebagai salah satu indikator yang masih perlu didorong. Kelurahan yang capaian pembayaran PBB-nya belum mencapai 90 persen dinilai belum memenuhi salah satu kriteria Kelurahan Sadar Hukum.
“Kalau capaian pembayaran PBB belum mencapai 90 persen, berarti salah satu kriteria Kelurahan Sadar Hukum belum terpenuhi. Ini masih bisa dikejar karena pembayaran PBB masih berlangsung sampai akhir tahun,” ujarnya.
Selain kewajiban perpajakan, Pemkot Mojokerto memberikan perhatian terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur dan pengendalian kriminalitas.
Untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, Pemkot Mojokerto bersinergi dengan kepolisian serta berbagai unsur kewilayahan, seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, pemerintah kelurahan, dan masyarakat.
“Untuk persoalan kriminalitas, kita bersinergi dengan kepolisian. Begitu juga dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan kondusivitas lingkungan, ini membutuhkan keterlibatan semua pihak,” katanya.
Menurutnya, kesadaran hukum juga tercermin dari kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Salah satunya melalui pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.
Masyarakat dapat berperan dengan memilah sampah dari rumah, mengelola bank sampah, menjalankan program RT Berseri, serta memanfaatkan sampah organik sebagai pakan maggot.
“Kalau masyarakat sudah memilah sampah dari rumah, berarti sudah tumbuh kesadaran bahwa sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Tidak semuanya harus dibebankan kepada pemerintah,” tuturnya.
Pemkot Mojokerto berharap pemenuhan lima indikator tersebut dilakukan secara konsisten oleh seluruh kelurahan. Predikat Kelurahan Sadar Hukum diharapkan tidak sekadar menjadi pencapaian administratif, tetapi mendorong terbentuknya budaya taat hukum di masyarakat.
“Ini adalah kewajiban sebagai warga negara. Saya berharap pemerintah kelurahan bersama seluruh jajarannya memahami lima kriteria ini dan terus mengedukasi masyarakat agar seluruh indikator dapat terpenuhi,”tambahnya.(MC Prov Jatim/byu/hjr/eyv)
