Kota Gorontalo, infoPublik  -   Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PPPA-PMD) Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, menyatakan penguatan kepemimpinan perempuan memerlukan  sistem dan lingkungan yang mendukung perempuan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal.

“Kepemimpinan perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan yang inklusif. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berkembang, dan mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di lingkungan pemerintahan,” kata Yana Suleman pada diskusi kelompok terpumpun hasil penelitian “Dinamika Resistensi Budaya dan Inklusivitas dalam Pengembangan Kepemimpinan Berperspektif Gender di Pemerintahan Daerah Gorontalo”, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui penelitian dan kajian akademik yang mampu memotret kondisi secara objektif sekaligus memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan.

“Kami menyambut baik penelitian ini karena dapat menjadi ruang untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana faktor budaya dan lingkungan sosial memengaruhi kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam memperkuat kebijakan dan program Pengarusutamaan Gender di Provinsi Gorontalo,” tambahnya.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Universitas Bina Taruna (UNBITA) Gorontalo tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan data penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Taruna Gorontalo.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo diwakili oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak (PHA). Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang responsif gender.

Diskusi  membahas berbagai dinamika yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan di pemerintahan daerah, termasuk pengaruh budaya, tantangan struktural, inklusivitas, serta peluang untuk memperluas partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan Dinas PPPA-PMD dalam forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan perspektif pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta pentingnya menciptakan ekosistem pemerintahan yang memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Yana menegaskan, Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo akan terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan responsif gender.

“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar upaya pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat diwujudkan dalam praktik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Yana. (mcgorontaloprov/ppid)