BPBD Provinsi Gorontalo bersama BMKG memperkuat koordinasi dan strategi mitigasi untuk mengantisipasi berbagai dampak yang berpotensi terjadi,Kamis (27/8/2026). (foto: PPID)
Kota Gorontalo, InfoPublik - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat koordinasi dan strategi mitigasi untuk mengantisipasi berbagai dampakmusim kemarau, Kamis (27/8/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan melalui audiensi BMKG Gorontalo dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, yang turut didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi. Audiensi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi perkembangan kondisi musim kemarau di Gorontalo.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Djalaluddin Gorontalo, Satria Topan Primadi, menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Gorontalo masih berada dalam periode musim kemarau. Berdasarkan hasil analisis dan prediksi BMKG, aktivitas El Niño diperkirakan berada pada kategori moderat hingga tinggi hingga awal 2027. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa musim kemarau di Gorontalo berpotensi berlangsung cukup panjang.
“Untuk wilayah Gorontalo saat ini masih berada pada periode musim kemarau. Kondisi El Niño yang diprediksi berlangsung hingga awal tahun 2027 perlu menjadi perhatian bersama karena dapat berpengaruh terhadap panjangnya periode kemarau,” jelas Satria Topan Primadi.
Ia menambahkan, berdasarkan prediksi BMKG untuk periode September hingga Oktober, peluang terjadinya hujan di sejumlah wilayah Gorontalo diperkirakan masih minim. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus berdampak terhadap ketersediaan air tanah.
Minimnya curah hujan juga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi sejak dini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, instansi teknis, pemerintah desa, serta masyarakat.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPBD Provinsi Gorontalo bersama BMKG Gorontalo akan memperkuat langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Salah satu langkah yang tengah dilakukan BPBD adalah mengusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat berdasarkan hasil analisis dan perkembangan kondisi musim kemarau di wilayah Provinsi Gorontalo.
Usulan tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Gorontalo. Saat ini, proses pengajuan SK tersebut masih berlangsung.
Jika SK Tanggap Darurat diterbitkan, BPBD Provinsi Gorontalo bersama tim terkait akan memiliki landasan untuk memperkuat langkah penanganan dan antisipasi terhadap berbagai dampak yang mungkin timbul akibat musim kemarau, terutama potensi kebakaran lahan dan persoalan ketersediaan air.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo, Rusli W. Nusi, mengatakan koordinasi dengan BMKG menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan penanggulangan bencana didasarkan pada data dan informasi cuaca serta iklim yang akurat.
"Tadi kami BPBD bersama BMKG audiensi dengan Sekretaris DaerahProvinsi Gorontalo pak Sofian Ibrahim. Ini bagian dari Sinergi BPBD dan BMKG untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mendorong antisipatif sebelum dampak kemarau berkembang menjadi bencana yang lebih luas," ujar Rusli W. Nusi. (mcgorontaloprov/ppid)
