Gorontalo, InfoPublik - Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menyatakan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan tahapan penganggaran daerah tetap berjalan sebagaimana ketentuan.
“Dari hasil konsultasi, timeline penganggaran tidak mengalami perubahan. Kita tetap mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata La Ode Haimudin, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, hal yang tidak kalah penting adalah menjaga konsistensi antara setiap tahapan perencanaan hingga penganggaran. Mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rombongan dipimpin Ketua DPRD Idrus MT Mopili, bersama pimpinan DPRD dan anggota Badan Anggaran. Rombongan diterima oleh Boyke dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh penjelasan dan memastikan kesesuaian proses perencanaan serta penganggaran APBD Provinsi Gorontalo dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
La Ode menegaskan, kesinambungan tersebut diperlukan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diterjemahkan secara tepat dalam penganggaran, sekaligus menghindari ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Selain aspek teknis, ia juga menekankan pentingnya membangun kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kesepahaman antara eksekutif dan legislatif. Dengan begitu, proses perencanaan dan penganggaran ke depan bisa semakin baik dan tetap sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.(mcgorontaloprov/ppid)