Wali kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan, sambutan saat Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Batam, InfoPublik — Wali kota Batam Amsakar Achmad mengungkapkan, strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sinergi pembangunan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Demikian strategi tersebut disampaikannya dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026). Forum ini diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk membahas tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Amsakar mengatakan, kekuatan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, kemampuan fiskal harus tercermin dari sejauh mana keuangan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menopang pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujarnya.
Ia menyebut, Batam memiliki fondasi ekonomi yang kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Hingga semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti perbaikan sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Namun, Batam masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menilai salah satu faktornya adalah tingginya arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Untuk itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar pertumbuhan investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat lokal.
Dari sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah. Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Penguatan fiskal, lanjutnya, membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Perbedaan kewenangan, kata dia, tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Integrasi perencanaan dinilai dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.
Selain memperkuat fiskal, Pemko Batam terus mendorong kepastian investasi melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan. Langkah tersebut diharapkan membuat proses investasi lebih cepat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,”imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Batam tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, salah satunya pusat data atau data center.
Menurut Amsakar, pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja harus berjalan dalam satu ekosistem. Dengan demikian, kekuatan fiskal yang terbentuk dapat kembali dirasakan masyarakat melalui program pembangunan.
Sejumlah program telah diarahkan untuk tujuan tersebut, antara lain penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah juga melakukan, normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir di Batam.
Pihaknya menegaskan, keberhasilan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” katanya.(Humas Diskominfo Batam/Yogi Septiyan/Eyv)
