Aceh Tamiang Kejar Serapan TKD untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Karang Baru, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pemulihan pascabencana. Pemerintah daerah menargetkan anggaran tersebut dapat direalisasikan 100 persen pada November 2026, lebih awal dari batas akhir tahun anggaran.
Percepatan diarahkan untuk memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana, mulai dari jalan, jembatan, titik longsor hingga infrastruktur dasar yang menunjang mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Per 25 Agustus 2026, realisasi belanja tambahan TKD Aceh Tamiang mencapai Rp8,1 miliar dari total pagu Rp36,8 miliar atau sekitar 22 persen. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi 24 Juli 2026 yang baru mencapai 3,58 persen.
Anggaran tambahan TKD tersebut diprioritaskan untuk sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan perkembangan kegiatan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) penerima anggaran telah dipetakan. Pemerintah daerah menargetkan pekerjaan sekaligus realisasi anggaran dapat dituntaskan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
“Jadi, masing-masing SKPK yang menerima anggaran tersebut sudah kita petakan progres kegiatannya. Kita ketahui bahwa anggaran ini harus habis di Desember. Maka itu, saya harapkan pada November nanti ini sudah 100 persen,” kata Armia dalam rapat koordinasi bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Selasa (25/8/2026).
Untuk memastikan target tersebut tercapai, Armia bersama Sekretaris Daerah akan melakukan evaluasi setiap pekan. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada realisasi keuangan, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan fisik dan pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan terus mengejar, mengawasi, dan mengevaluasi setiap minggu. Nanti akan dievaluasi oleh saya sendiri selaku Bupati dan juga Pak Sekda supaya progres ini bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Selain tambahan TKD, Pemkab Aceh Tamiang juga mengoptimalkan bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp52 miliar. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Medan sebesar Rp50 miliar dan Pemerintah Kota Padang sebesar Rp2 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk menangani jalan yang terdampak longsor serta membenahi drainase permukiman di sejumlah titik rawan banjir. Sebagian besar kegiatan saat ini telah memasuki tahap Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Pemkab Aceh Tamiang juga menyiapkan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Kabupaten/Kota sebesar Rp1,04 miliar untuk mendukung program pemulihan. Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan akses jalan menuju hunian tetap serta perbaikan sarana wudu dan toilet masjid yang terdampak bencana.
Armia meminta seluruh sumber anggaran pemulihan dari pemerintah pusat dapat diserap secara optimal dan tidak menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Menurutnya, serapan anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan kebutuhan pembiayaan daerah untuk tahun berikutnya.
Perwakilan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengapresiasi peningkatan realisasi TKD Aceh Tamiang. Namun, ia tetap mendorong percepatan serapan pada seluruh sumber anggaran pemulihan.
Ia menegaskan percepatan realisasi menjadi penting untuk menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar dibutuhkan dan digunakan untuk mendukung pemulihan masyarakat.
Dengan evaluasi berkala dan percepatan pelaksanaan kegiatan, Pemkab Aceh Tamiang menargetkan seluruh anggaran pemulihan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat perbaikan infrastruktur sekaligus mendukung masyarakat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi pascabencana.
