Pemkab Bojonegoro Ingatkan Kades: Setiap Rupiah Harus Dicatat

Bojonegoro, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat tata kelola keuangan dan pelaksanaan BKK Desa. Dengan cara menekankan perencanaan anggaran, pencatatan setiap transaksi, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Penguatan tersebut diberikan kepada para kepala desa melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan BKK Desa di Ruang Partnership Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengatakan pengelolaan keuangan desa perlu terus dievaluasi meskipun dilaksanakan setiap tahun.

Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan harus terus diperkuat agar pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan mengelola anggaran sesuai aturan.

“Kesalahan pasti ada, hanya kita harus tahu aturan yang benar. Kita sama-sama mendampingi kepala desa,” ujarnya.

Nurul menjelaskan pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan dalam perencanaan dan penggunaannya sesuai kebutuhan.

Ia mengatakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro turut memengaruhi besaran alokasi yang diterima desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, menurut Nurul, kondisi tersebut harus diimbangi dengan perencanaan yang matang, terlebih tuntutan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat.

Dalam kegiatan tersebut, kepala desa memperoleh penguatan mengenai pengelolaan APBDes, BKK Desa, serta tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat gelombang dengan kepala desa sebagai peserta.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Mohammad Rohmadi, menegaskan perencanaan merupakan salah satu kunci dalam pengelolaan anggaran desa.

Setiap program dan kegiatan, menurutnya, perlu disusun berdasarkan kebutuhan serta kemampuan anggaran yang tersedia.

“Tidak perlu berlebihan, sesuai anggaran saja daripada terhutang dan jadi perkara,” tuturnya.

Rohmadi juga mengingatkan pemerintah desa agar tertib mencatat seluruh transaksi keuangan.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa menggunakan basis kas sehingga pencatatan dilakukan ketika uang diterima maupun dikeluarkan.

“Uang satu rupiah pun harus dicatat agar tidak ada selisih. Walaupun sudah dikeluarkan sesuai aturan tetap harus dicatat,” jelasnya.

Penguatan tata kelola tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari mitigasi risiko hukum sekaligus mendorong pemerintah desa semakin tertib menjalankan kewenangannya.

Koordinasi dengan pihak terkait, lanjutnya, perlu dilakukan apabila pemerintah desa menemukan persoalan atau membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan keuangan.

Selain tata kelola anggaran, Pemkab Bojonegoro mendorong pelaksanaan program desa selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu dasar agar program pemerintah dapat diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung kemandirian ekonomi.

Melalui penguatan tersebut, pemerintah desa diharapkan semakin memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, pembagian tanggung jawab dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, serta pengendalian BKK Desa agar pelaksanaannya sesuai perencanaan dan peruntukan.

[zul/nn]