Nilai KLA Bojonegoro Capai 729 Poin, Pemkab Bidik Naik Kategori
Istimewa
Bojonegoro, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2026 naik dari kategori Madya menjadi Nindya, dengan nilai sementara hasil verifikasi mencapai 729 poin.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Achmad Hernowo, oleh menggelar Penguatan dan Persiapan Verifikasi Lapangan Penilaian Kabupaten Layak Anak 2026 di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Ia mengatakan nilai KLA Bojonegoro saat ini mencapai 729 poin. Namun, nilai tersebut masih akan melalui verifikasi untuk memastikan keabsahan data dan bukti pendukung.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal bagi Bojonegoro untuk mengejar kategori Nindya.
"Dengan rentang nilai saat ini, target kita pada tahun 2026 adalah naik ke kategori Nindya dari yang sebelumnya kategori Madya. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mempertahankan nilai sekaligus menyempurnakan seluruh data dukung. Hari ini kita fokus pada penguatan persiapan Verlap, dan besok akan dilanjutkan dengan pertemuan teknis. Kami mohon dukungan penuh, utamanya dari para pelaksana teknis," ungkap Achmad Hernowo.
Achmad menekankan pentingnya kelengkapan dan validitas bukti pendukung karena capaian penilaian tidak hanya bergantung pada dokumen, tetapi juga implementasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di lapangan.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, mengatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya satu OPD.
Menurutnya, hasil penilaian mandiri, evaluasi administrasi, dan verifikasi lapangan dapat menunjukkan perbedaan sehingga setiap perangkat daerah perlu memastikan data pendukung sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Target kita bukan sekadar naik ke kategori Nindya di atas kertas, tetapi yang terpenting adalah menghadirkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara nyata di lapangan. Seluruh OPD diharapkan dapat menyajikan bukti dukung yang valid, responsif, dan terpadu," tegas Machmuddin.
Pemkab Bojonegoro berharap penguatan koordinasi antar-OPD dan pemangku kepentingan dapat membantu pemenuhan berbagai indikator KLA sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak.
Fasilitator Provinsi Jawa Timur, Nanang Abdul Chanan, menjelaskan tahapan tersebut menjadi bagian akhir evaluasi KLA untuk melihat perkembangan implementasi kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.
"Evaluasi bukan sebagai beban tapi ini berkelanjutan. Bagaimana anak-anak menikmati kehidupan, mengisi waktu luang, pendidikan, serta membangun kesehatan," ujarnya.
Menurutnya, evaluasi KLA pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pencapaian nilai atau kategori, tetapi juga bagaimana kebijakan pemerintah dirasakan anak dalam kehidupan sehari-hari.
[cs/nn]
