Komisioner Baru KI Riau Siapkan Pembenahan PPID hingga Edukasi ke Daerah
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026–2030 menjadikan peningkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu prioritas setelah lima komisioner baru dilantik pada Rabu (26/8/2026).
Salah satu anggota KI Riau, Muhammad Nefos, mengatakan upaya tersebut akan dilakukan antara lain melalui pembenahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penguatan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik.
“Ini menjadi salah satu prioritas kita. Bagaimana Indeks Keterbukaan Informasi Publik harus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Mungkin nanti akan ada pembenahan pada relevansi SDM pada PPID atau bagaimana. Ini menjadi prioritas kita, bagaimana kita bisa membenahi PPID,” jelas Nefos di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Rabu (26/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Nefos bersama empat anggota KI Riau lainnya resmi dilantik untuk masa jabatan 2026–2030.
Nefos mengatakan para komisioner akan berupaya menjalankan tugas secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, pagi ini kami telah dilantik sebagai komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau Periode 2026-2030. InsyaAllah kami akan berusaha maksimal untuk membantu menjalankan program pemerintah Provinsi Riau," kata Nefos.
Menurutnya, KI Riau juga akan turun ke berbagai daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan pentingnya keterbukaan informasi publik.
“Kami nantinya akan ke daerah-daerah untuk pemberian materi agar masyarakat dapat memahami tentang keterbukaan informasi,” tambahnya.
Sebagai agenda awal setelah pelantikan, lima anggota KI Riau dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk menetapkan ketua pada Kamis (27/8/2026).
"Besok kita Pleno penetapan Ketua. Supaya bisa langsung jalan," katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat pelantikan meminta keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan penyampaian informasi yang cepat, akurat, utuh, dan mudah diakses.
Ia juga meminta KI Riau bersama badan publik menjadikan hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat.
Lima anggota KI Provinsi Riau periode 2026–2030 yang telah dilantik yakni Ahmad Royhan Qodri, Hasnah Gazali, Jamadi Sipahutar, Muhammad Nefos, dan Yulianti.
(MC Riau/mcy)
