Gubernur Banten, Andra Soni usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Upgrading Pengurus Pusat IPPAT di Hotel Harris, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (24/8/2026)/(Biro Adpimpro Banten)
Banten, InfoPublik- Gubernur Banten Andra Soni mendorong Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan pemerintah daerah (pemda) memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern, cepat, tertib, dan memberikan kepastian hukum.
Hal tersebut disampaikan Andra saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Upgrading Pengurus Pusat IPPAT di Hotel Harris, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (24/8/2026).
Menurut Andra, Provinsi Banten memiliki posisi strategis, khususnya Tangerang Raya yang menjadi bagian penting dari kawasan aglomerasi metropolitan dengan aktivitas ekonomi, investasi, permukiman, industri, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang.
"Dinamika itu tentu meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, tertib, dan memberikan kepastian hukum," ujar Andra.
Ia mengatakan, pembangunan ekosistem pertanahan yang modern membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemda, Kementerian ATR/BPN, PPAT, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
"Banten siap menjadi bagian dari ekosistem pertanahan Indonesia yang modern, terintegrasi, dan tepercaya," kata dia.
Andra menilai PPAT merupakan pilar penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pembangunan. PPAT berperan memastikan setiap transaksi dan perbuatan hukum atas tanah berlangsung tertib, akuntabel, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
"Mari kita jadikan pertanahan sebagai fondasi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian pembangunan," ujar dia.
Ia berharap Rakernas II dan Upgrading PP-IPPAT menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta memperbaiki tata kelola pelayanan pertanahan.
Sementara itu, Ketua Umum IPPAT Hapedi Harahap mengatakan penataan pelayanan pertanahan mulai berjalan. Melalui kebijakan terbaru pemerintah, proses pengurusan legalitas kepemilikan tanah dapat diselesaikan dalam 10 hari kerja.
"Rinciannya; validasi BPHTB di kantor Bapenda memakan waktu tiga hari, pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di kantor PPAT dua hari, dan proses administrasi di BPN lima hari kerja," jelas Hapedi.
Menurut dia, percepatan tersebut tidak lepas dari transformasi digital yang diluncurkan pemerintah pada 17 Agustus 2026.
"Meskipun dalam praktiknya kita masih dalam proses transisi dan membutuhkan waktu untuk diterapkan secara optimal dan merata di seluruh daerah," kata dia.
(Mills/MC Banten)
_thumb.jpeg)
