Bungku, InfoPublik – Masyarakat Kabupaten Morowali tidak lama lagi diharapkan dapat memperoleh layanan peradilan lebih dekat. Pemerintah Kabupaten Morowali tengah memfasilitasi pendirian Pengadilan Negeri Morowali Kelas II untuk memangkas jarak pelayanan hukum yang selama ini mengharuskan warga menempuh sekitar 320 kilometer atau hingga delapan jam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Poso.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Morowali, Moh. Rizal Badudin, yang mewakili Bupati Morowali, mengatakan peninjauan gedung calon kantor Pengadilan Negeri Morowali, Senin (24/8/2026), merupakan tindak lanjut dari sejumlah pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Morowali dan pihak pengadilan.
Menurut Rizal, selama ini masyarakat Morowali yang membutuhkan pelayanan peradilan harus melakukan perjalanan jauh ke Pengadilan Negeri Poso. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Morowali menyambut permohonan fasilitasi pendirian Pengadilan Negeri Morowali.
“Ini tentunya menyusahkan masyarakat pencari keadilan. Olehnya, dengan adanya permohonan dari pihak pengadilan, Pemda Morowali menyahuti hal tersebut,” ujar Rizal.
Pemkab Morowali telah memasukkan dukungan terhadap rencana pendirian pengadilan tersebut dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2026. Dukungan yang disiapkan antara lain berupa pemanfaatan gedung sementara melalui skema pinjam pakai serta bantuan sarana pendukung, termasuk kendaraan operasional.
Rizal berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana sehingga Pengadilan Negeri Morowali Kelas II dapat berdiri dan mulai beroperasi paling lambat 5 Desember 2026, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kabupaten Morowali.
“Harapan kita semuanya, insyaallah paling lambat 5 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun Morowali, Pengadilan Negeri Morowali Kelas II sudah berdiri di Kabupaten Morowali,” harapnya.
Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Muhammad Aswar, mengatakan kunjungan bersama rombongan dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan gedung yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Morowali atas dukungan serta fasilitas yang diberikan dalam persiapan sarana Pengadilan Negeri Morowali.
“Hasil peninjauan ini nantinya akan saya laporkan dan diteruskan kepada Mahkamah Agung. Sekali lagi, saya mewakili pimpinan menyampaikan terima kasih atas fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Morowali,” ungkapnya.
Aswar menjelaskan, pihaknya juga telah menyampaikan proposal lengkap beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Pemkab Morowali. Proposal tersebut dilengkapi gambar atau sketsa rencana penataan gedung yang nantinya digunakan sebagai kantor Pengadilan Negeri Morowali.
Kehadiran Pengadilan Negeri Morowali Kelas II diharapkan dapat memangkas jarak masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses hukum secara lebih mudah, cepat, dan efektif.
Pemkab Morowali bersama jajaran peradilan akan terus melakukan koordinasi dan mengawal tahapan persiapan pendirian pengadilan tersebut agar target operasional pada akhir 2026 dapat direalisasikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Muhammad Aswar beserta rombongan, Kepala Kesbangpol Morowali Moh. Rizal Badudin, dan Kepala Bagian Hukum Setdakab Morowali Yuyun Musri Ningsih.