Pemerintah Siapkan Penguatan Perlindungan bagi Pembela HAM dan Lingkungan
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Wakil Menteri (Wamen) Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, menegaskan pembela lingkungan merupakan bagian dari pembela HAM yang perlu mendapatkan perlindungan dari ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun pemidanaan karena aktivitas pembelaannya.
Pemerintah, menurutnya, tengah mendorong penguatan kebijakan perlindungan bagi pembela HAM, termasuk mereka yang memperjuangkan lingkungan dan hak masyarakat.
“Para pembela lingkungan adalah bagian dari pembela hak asasi manusia. Mereka harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diintimidasi atau dikriminalisasi hanya karena memperjuangkan lingkungan dan hak masyarakat,” tegas Mugiyanto.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Panggung Rakyat Lingkungan Hidup dan Solidaritas untuk NTT yang diselenggarakan WALHI di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Mugiyanto, perlindungan HAM dan kelestarian lingkungan hidup harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, termasuk sejak tahap perencanaan kebijakan.
Ia mengatakan diperlukan perubahan cara pandang agar isu HAM dan lingkungan tidak lagi ditempatkan sebagai persoalan tambahan, melainkan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan.
“Ada perubahan paradigma yang sedang kita dorong. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang sebelumnya sering berada di pinggiran sekarang harus ditempatkan di tengah, menjadi bagian dari pusat pembangunan,” jelasnya.
Mugiyanto menilai keterkaitan antara pembangunan, lingkungan, dan HAM membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil. Partisipasi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus membantu memastikan kebijakan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Ia juga menyebut penguatan perlindungan bagi pembela HAM menjadi salah satu hal yang tengah dipersiapkan. Perlindungan tersebut mencakup pembela lingkungan dan jurnalis yang menjalankan aktivitas berkaitan dengan pembelaan hak masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda, mengatakan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.
Menurutnya, masyarakat yang berada di garis depan dalam memperjuangkan lingkungan membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat agar dapat menjalankan aktivitasnya tanpa menghadapi ancaman.
“Ketika masyarakat memperjuangkan lingkungan, pada saat yang sama mereka sedang mempertahankan ruang hidup dan hak generasi mendatang. Karena itu, perlindungan terhadap mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan lingkungan,” pungkasnya.
