Kemensos Jadikan Banyuwangi Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Istimewa
Banyuwangi, InfoPublik – Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah menjadi lokasi percontohan digitalisasi perlindungan sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) kini memilih Banyuwangi untuk mengembangkan model Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut diarahkan agar keluarga penerima manfaat (KPM) tidak terus bergantung pada bantuan sosial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, memiliki aset produktif, memperoleh akses usaha, hingga akhirnya mandiri.
Model pemberdayaan yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan diterapkan di daerah lain.
Penunjukan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Menurut Andy, pemilihan Banyuwangi tidak terlepas dari pelaksanaan percontohan digitalisasi perlindungan sosial sebelumnya yang dinilai berhasil. Program tersebut, menurut keterangan Kemensos, telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujarnya.
PPSE menggabungkan pendekatan pemberdayaan sosial dan ekonomi, baik secara individu maupun kelompok. Intervensi diarahkan pada penguatan kemampuan, kepemilikan aset, serta perluasan akses yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun,” ujar Andy.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapat prioritas karena program diarahkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi yang telah berjalan. Program juga dapat menjangkau masyarakat yang menghadapi risiko sosial sesuai kriteria yang ditetapkan.
Andy menjelaskan, hasil pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi menunjukkan terdapat dua aspek yang berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, yakni sektoral dan manajerial.
Dari sisi sektoral, pemberdayaan pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai memiliki peran penting. Bantuan sosial tetap dibutuhkan masyarakat rentan, tetapi upaya keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan memerlukan penguatan kapasitas ekonomi.
“Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tambah Andy.
Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
Untuk menyusun model pemberdayaan tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat guna melakukan pemetaan dan menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos. Pemkab Banyuwangi menyebut angka kemiskinan di daerah tersebut kini berada pada 6,13 persen.
Menurut Ipuk, kepercayaan pemerintah pusat menjadi tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk memperkuat strategi penanganan kemiskinan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
Melalui PPSE, penanganan kemiskinan di Banyuwangi diarahkan pada penguatan kemampuan ekonomi keluarga sehingga penerima manfaat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. (*)
