Banda Aceh, InfoPublik – Upaya memperluas pasar produk kreatif Aceh tidak hanya bergantung pada kualitas dan inovasi, tetapi juga kepastian hukum atas merek dan karya yang dihasilkan. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) bersama Pemerintah Aceh mendorong pelaku usaha untuk segera mengurus Hak Kekayaan Intelektual (KI).
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) Ekraf, R. Adi Mukhtar Rivai, mengatakan legalitas KI menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan pelaku ekonomi kreatif sebelum membawa produk ke pasar yang lebih luas.
Menurutnya, Aceh memiliki banyak produk kreatif dengan potensi besar, terutama yang mengangkat identitas dan kearifan lokal. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan perlindungan hukum agar brand maupun karya yang telah dibangun tidak mudah ditiru dan memiliki posisi yang lebih kuat ketika memasuki pasar nasional maupun internasional.
"Pelaku ekraf Aceh sebenarnya sangat kuat dalam menciptakan produk (create). Namun, tantangannya adalah banyak brand keren di sini yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Karena itu, pendaftaran KI ini kami dorong bersama pemerintah daerah untuk meminimalisir risiko hukum sekaligus meningkatkan nilai jual produk di tingkat nasional maupun internasional," ujar Adi.
Ia menjelaskan, kepemilikan KI juga menjadi bagian penting dalam tahap komersialisasi produk kreatif. Perlindungan tersebut dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk mengembangkan brand, membangun kerja sama, hingga memperluas pemasaran tanpa mengabaikan aspek legalitas.
Selain persoalan KI, pengembangan brand lokal Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan lain, mulai dari jangkauan promosi yang cenderung terbatas pada pasar lokal, tampilan kemasan yang belum maksimal, hingga kemampuan membangun narasi produk yang mampu menarik perhatian konsumen.
Berbagai persoalan tersebut menjadi bagian yang dibahas dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf bertema Create, Connect, Commercialize yang digelar Kementerian Ekraf di Hotel Amel & Convention Hall, Banda Aceh, Kamis (20/8/2026).
Melalui kegiatan tersebut, para pelaku ekonomi kreatif dibekali berbagai strategi untuk memperkuat daya saing produk, termasuk teknik storytelling, pemanfaatan voice talent, serta strategi memperluas eksposur melalui media digital.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Ismail mengatakan kemampuan mengemas dan menyampaikan cerita produk menjadi semakin penting di tengah perubahan pola promosi di ruang digital.
"Di tengah lanskap digital saat ini, masyarakat mulai jenuh dengan konten jualan biasa (hard selling) dan lebih tertarik pada cerita yang autentik, personal, serta emosional. Kreator dan brand yang konsisten menarasikan identitas ke-Aceh-an terbukti lebih mampu membangun kepercayaan dan loyalitas pasar," tutur Ismail.
Menurutnya, penguatan kapasitas pelaku ekraf tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penjualan produk, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu memberikan manfaat lebih luas bagi daerah.
"Industri kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi (the new engine of growth) yang diharapkan mampu menjadi pengungkit Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta membuka lapangan kerja dan memperkuat budaya berkelanjutan," pungkasnya.
