Penguatan tata kelola kelembagaan dan kesamaan persepsi regulasi daerah merupakan fondasi utama dalam mengoptimalkan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan. Dinas PMK Sleman sosialisasikan Perbup Tuwanggana, Rabu (19/8/2026).
SLEMAN, InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman menggelar pembinaan dan rapat koordinasi pra-sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 25 Tahun 2026 tentang Tuwanggana di Ruang Rapat Rama Kantor Dinas PMK Sleman, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan bersama pengurus harian LPM/Tuwanggana Kabupaten Sleman ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi terkait proses transformasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) menjadi Tuwanggana secara seragam di seluruh wilayah kalurahan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMK Sleman Ekowati menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan (Perkal) guna mempermudah tahapan musyawarah hingga penetapan Surat Keputusan (SK) pengurus.
Adapun target alih status kelembagaan ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.
"Untuk kepengurusan LPMKal yang masih berjalan, prinsipnya dilakukan transformasi nama atau perubahan nomenklatur menjadi Tuwanggana tanpa mengubah susunan pengurus sampai masa baktinya berakhir," ujar Ekowati.
Melalui langkah pra-sosialisasi yang turut dihadiri Ketua Pirukunan Tuwanggana Kabupaten Sleman Dwijo Putro ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap lembaga Tuwanggana dapat berjalan dengan landasan hukum yang kuat dalam mengawal pembangunan serta kemandirian warga kalurahan. (KIM Seyegan/Sutarto Agus)
