Inflasi Sulteng 2,86 Persen, TPID Perkuat Strategi Pengendalian Harga
Capacity Building Penguatan Kapasitas TPID Triwulan III 2026
Banggai, InfoPublik – Pengendalian inflasi di Sulawesi Tengah memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi. Meski inflasi provinsi pada Juli 2026 masih berada dalam sasaran nasional, perbedaan tekanan harga antarwilayah menunjukkan pentingnya penguatan data, pasokan, dan distribusi pangan.
Inflasi Sulawesi Tengah tercatat 0,02 persen secara bulanan (mtm) dan 2,86 persen secara tahunan (yoy) pada Juli 2026. Angka tahunan tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5 persen plus-minus 1 persen.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Capacity Building Penguatan Kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan III 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Swiss-Bellin Luwuk, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, Direktur Departemen Regional Bank Indonesia Fathurachman, perwakilan TPID provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan, angka inflasi provinsi yang relatif terkendali belum menggambarkan kondisi seluruh daerah. Tekanan harga masih bergerak berbeda secara spasial.
Luwuk, misalnya, mencatat inflasi 0,78 persen (mtm) dan 5,39 persen (yoy). Sementara Tolitoli mengalami deflasi 1,57 persen (mtm). Kota Palu mencatat inflasi 0,16 persen (mtm), sedangkan Kabupaten Morowali 0,30 persen (mtm).
“Dinamika harga yang terus berkembang menuntut kita tidak hanya mampu merespons tekanan inflasi, tetapi juga semakin baik dalam membaca data, mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi,” ujarnya.
Menurut dia, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi. TPID perlu memperkuat koordinasi dan konsistensi, terutama dalam membaca perubahan harga serta mengantisipasi potensi tekanan sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, inflasi bukan sekadar indikator makroekonomi. Pergerakan harga bahan pangan, biaya transportasi, dan kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengatakan, kondisi tersebut membuat pengendalian inflasi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat. “Inflasi bukan hanya persoalan angka statistik. Inflasi berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga bahan pangan meningkat, ketika biaya transportasi mengalami kenaikan, atau ketika harga kebutuhan pokok tidak terkendali, maka masyarakatlah yang pertama kali merasakan dampaknya,” tegasnya.
Memasuki triwulan III 2026, kata Amirudin, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga pangan, gangguan iklim, serta kondisi jalur distribusi regional.
Karena itu, strategi pengendalian diperkuat melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. “Forecasting dan sinkronisasi data harga pangan secara real-time juga harus terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Selain penguatan data, pemerintah daerah didorong memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan komoditas strategis tetap tersedia ketika terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan di suatu wilayah.
Peran BUMD dan pelaku usaha lokal juga dinilai penting dalam menjaga rantai pasok, mulai dari produksi, distribusi hingga ketersediaan komoditas di tingkat konsumen.
Selama dua hari, peserta capacity building mendapatkan materi terkait GPIPS, evaluasi kinerja TPID Semester I 2026, outlook perekonomian nasional Semester II 2026, serta penguatan metodologi pengolahan data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.
Forum tersebut diarahkan tidak berhenti pada evaluasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
Amirudin menilai sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan instansi terkait menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga hingga akhir 2026. “Sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, serta instansi terkait adalah fondasi utama agar sasaran target inflasi daerah pada tahun 2026 dapat tercapai dengan baik,” katanya.
Dengan tekanan inflasi yang berbeda antarwilayah, penguatan kemampuan TPID membaca data dan mengantisipasi risiko menjadi semakin penting. Stabilitas harga pada akhirnya bukan hanya menjaga indikator ekonomi, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan distribusi pangan.
(MC KAB. BANGGAI)
