Sumenep Naikkan PAD, Perkuat Pendidikan dan Kesehatan dalam APBD 2026
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan sejumlah penyesuaian anggaran dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Di saat Dana Transfer turun sekitar Rp212,72 miliar, Pemkab Sumenep menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp40,78 miliar melalui optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset, dan perluasan layanan pembayaran digital.
Rencana tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Sumenep, Kamis (20/8/2026). “Pemkab Sumenep menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40.778.885.182,53 pada Rancangan Perubahan APBD 2026,” ujar Imam.
Strategi peningkatan PAD diarahkan antara lain melalui pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berbasis SISMIOP. Pemerintah daerah juga memperluas digitalisasi layanan perpajakan melalui pembayaran non-tunai menggunakan QRIS, platform digital, perbankan, hingga jaringan ritel modern.
Pemkab juga mengoptimalkan aset daerah melalui aplikasi Siap-Sewa. Selain itu, pemerintah tengah mengkaji penyediaan 103 lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan sekaligus mendukung ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Penyesuaian APBD tidak terlepas dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam rancangan perubahan APBD, Dana Transfer Sumenep berkurang Rp212.718.406.619,18. Penurunan tersebut antara lain dipengaruhi penyesuaian Dana Desa sebesar Rp225.633.195.000 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 serta penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp18.151.671.056.
Di tengah penurunan tersebut, Sumenep memperoleh tambahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp13.975.458.500 untuk memperkuat sektor kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengatur kembali prioritas belanja agar program pelayanan publik tetap berjalan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam perubahan anggaran. Pemkab Sumenep mengalokasikan anggaran untuk merenovasi dan membangun 116 sekolah di wilayah daratan dan 66 sekolah di kepulauan.
Dinas Pendidikan juga menyiapkan 18 unit laptop untuk jenjang SD dan SMP guna mendukung penerapan kurikulum baru, sekaligus menyediakan buku muatan lokal bahasa Madura dan bahasa Inggris.
Penguatan kualitas tenaga pendidik dilakukan melalui pelatihan bagi 105 guru SD dan pendidikan serta pelatihan bagi 198 calon kepala sekolah. Pemkab juga memberikan insentif kepada 5.050 guru non-ASN di wilayah daratan maupun kepulauan.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjangkau 99,94 persen dari sekitar 1,14 juta penduduk Sumenep. Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat 86,30 persen dan mengantarkan Sumenep meraih UHC Award 2026 Kategori Madya.
Masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan melalui kepesertaan program tersebut dengan menunjukkan e-KTP atau Kartu Keluarga. Pemerintah juga mengoperasikan Puskesmas Pagerungan Besar, memperkuat fasilitas RSUD Abuya Kangean, serta memperluas pelayanan kesehatan ke sejumlah pulau terluar.
Perubahan APBD juga memperbesar ruang fiskal untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. Belanja Tidak Terduga (BTT) dinaikkan 525,50 persen, dari Rp5 miliar menjadi Rp31,28 miliar atau bertambah Rp26,28 miliar.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk penanganan kasus campak sebesar Rp2,36 miliar serta pencadangan dana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 sebesar Rp22,66 miliar. Sementara sekitar Rp1,26 miliar digunakan untuk pengembalian bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan kompetensi masyarakat. Dinas Ketenagakerjaan melatih 123 peserta dalam keterampilan teknis serta menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 6.674 buruh tani dan 4.584 pekerja rentan.
Sementara itu, komponen pembiayaan mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp317,01 miliar, meningkat 69,11 persen berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Total penerimaan pembiayaan mencapai Rp317,03 miliar. Adapun penyertaan modal untuk proyek Upland dialihkan ke tahun anggaran 2027 sesuai rekomendasi hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Jawaban pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan perubahan APBD 2026 bersama DPRD. Penyesuaian anggaran diarahkan agar ruang fiskal yang tersedia tetap mampu menopang pelayanan dasar, perlindungan masyarakat, dan agenda pembangunan Sumenep, termasuk kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
(Ren/Fer)
