Pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel di tengah efisiensi pendapatan merupakan fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur serta pelayanan dasar masyarakat. Pemkab Parigi Moutong tanggapi pandangan umum DPRD, Kamis (20/8/2026).
PARIGI MOUTONG, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (20/8/2026).
Membacakan tanggapan Bupati Parigi Moutong Erwin Burase, Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid menjelaskan, pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 diproyeksikan berkurang sekitar Rp109,16 miliar akibat penurunan dana transfer pusat.
Kendati demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan naik dari Rp186,26 miliar menjadi Rp187,71 miliar melalui pembenahan data pajak dan efisiensi digitalisasi.
Guna menyikapi penurunan pendapatan tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja secara selektif dengan memprioritaskan kenaikan belanja modal sebesar Rp18,15 miliar untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar. Pada akhirnya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan APBD digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Parigi Moutong," ujar Abdul Sahid.
Pihaknya menambahkan, penggunaan dana SILPA senilai Rp41,74 miliar serta pengalokasian anggaran pada sektor ekonomi produktif akan dikelola secara transparan demi menunjang kemandirian ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. (MC Parigi Moutong / Mirna / Ard)
