OJK Aceh dan PNM Sinergi Perkuat Kapasitas UMKM Lewat Pembiayaan dan Pendampingan
Kepala OJK Provinsi Aceh, Daddi Peryoga. Rakyat Aceh/IST
Banda Aceh, InfoPublik - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini berfokus pada integrasi akses pembiayaan produktif, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan berkelanjutan guna mendorong daya saing dan ketahanan ekonomi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar PNM bertema “Sinergi Finansial: Wujudkan UMKM Tangguh dan Berkelanjutan” yang digelar di Aula Kantor OJK Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan LJK Lainnya OJK Jasmi, Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga, Pj Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, serta Direktur Operasional dan Hubungan Kelembagaan PNM Dodot Patria Ary. Sebanyak 100 perempuan pelaku UMKM nasabah PNM Mekaar turut menjadi peserta dalam acara tersebut.
Dalam sambutannya, Jasmi menyampaikan bahwa pembiayaan yang diiringi pendampingan merupakan langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan UMKM.
“Pendampingan usaha memberikan nilai tambah karena membekali pelaku usaha dengan keterampilan dan kepercayaan diri. Pembiayaan perlu berjalan sejajar dengan pengelolaan keuangan yang disiplin, pencatatan transaksi yang baik, pemahaman pasar, serta pemanfaatan teknologi digital,” ujar Jasmi.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Aceh Daddi Peryoga mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks inklusi keuangan di Provinsi Aceh telah mencapai 96,43 persen, sedangkan indeks literasi keuangan berada di angka 66,33 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat baik, namun masih terdapat kesenjangan (gap) dengan tingkat pemahaman keuangan.
“Tingginya inklusi menunjukkan akses masyarakat sudah sangat baik. Namun, masih ada kesenjangan dengan tingkat literasi. Pendekatan kolaboratif seperti yang dilakukan PNM melalui pendampingan usaha sangat vital agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif,” tegas Daddi, Rabu (19/8/2026).
Untuk diketahui, berdasarkan data PNM per Juni 2026, outstanding piutang program Mekaar di Aceh tercatat sebesar Rp1,03 triliun, sedangkan program ULaMM mencapai Rp62,44 miliar. Seluruh penyaluran pembiayaan tersebut disalurkan berdasarkan prinsip syariah.
