Padang Raih Peringkat V Nasional JDIH dan Nilai IRH 100
Padang, InfoPublik – Kota Padang mencatat capaian menonjol dalam pengelolaan dokumentasi hukum dan reformasi hukum. Pada 2026, Padang meraih peringkat V nasional pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dengan predikat AA (Istimewa) dan nilai 99, sekaligus menjadi daerah dengan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) tertinggi di Sumatera Barat, yakni 100.
Penghargaan tersebut diserahkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sumatera Barat Alpius Sarumaha kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Padang Tarmizi Ismail yang mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di Kantor Kanwil Hukum Sumatera Barat, Rabu (19/8/2026).
Selain capaian nasional, Padang juga menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026. Capaian tersebut kembali diraih dengan predikat AA dan nilai 99. Sementara itu, pada penilaian IRH Tahun 2026 tingkat Sumatera Barat, Padang meraih peringkat pertama dengan nilai sempurna 100.
Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan produk hukum tidak berhenti pada penyediaan dokumen, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, tertib, efektif, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kota Padang meraih peringkat 5 nasional untuk pengelolaan JDIHN. Kemudian pengelolaan dokumentasi produk hukum, kita mendapatkan ranking dua tingkat wilayah. Selanjutnya, meraih predikat penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) dengan nilai sangat istimewa 100,” ujar Tarmizi usai menerima penghargaan.
Menurut Tarmizi, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen pimpinan daerah dalam mendorong penguatan tata kelola hukum di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Ia menyebut dukungan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Kota Padang menjadi faktor penting dalam mendorong Bagian Hukum Sekretariat Daerah bekerja secara optimal. “Ini berkat dukungan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Pak Sekda, dan seluruh jajaran pimpinan yang mensupport Bagian Hukum Setda Kota Padang untuk bekerja optimal,” jelasnya.
Pengelolaan JDIH menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan produk hukum daerah terdokumentasi dan dapat diakses secara sistematis. Ketersediaan informasi hukum yang tertata juga membantu masyarakat maupun aparatur pemerintah memperoleh rujukan hukum yang lebih mudah dan akurat.
Sementara itu, nilai sempurna IRH menjadi indikator bahwa berbagai upaya pembenahan aspek regulasi dan tata kelola hukum di lingkungan Pemko Padang berjalan secara konsisten.
Tarmizi menegaskan capaian tersebut tidak dihasilkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Padang semata. Dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi bagian penting dalam proses pengelolaan dokumentasi sekaligus pelaksanaan reformasi hukum. “Prestasi ini juga tidak lepas dari dukungan semua perangkat daerah Pemko Padang,” pungkasnya.
Rangkaian penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemko Padang untuk mempertahankan kualitas pengelolaan informasi hukum dan memperkuat reformasi hukum sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerintahan yang berkualitas, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
(Tfk)
~ uploader by Ju
