Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Aula DPRD HSU, Selasa (18/8/2026).
Hulu Sungai Utara, InfoPublik - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyatakan, penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah, dengan dinamika fiskal serta kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikan Aserani, saat Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Aula DPRD HSU, Selasa (18/8/2026).
Salah satu sorotan utama terkait penurunan pendapatan daerah dalam rancangan tersebut, yang memerlukan perhatian serius seluruh pihak.
“Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer pemerintah pusat, khususnya Dana Bagi Hasil sektor pertambangan mineral dan batubara. Kami berharap hal ini tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan publik yang telah direncanakan,” kata Aserani.
Meski mencatat tantangan fiskal, Fraksi PPP memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kabupaten HSU dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PPP mendorong pengoptimalan sumber pendapatan sah melalui peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta penggalian potensi ekonomi lainnya.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSU H. Fadillah. Turut hadir Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.
(MC HSU/NATA- ISAN)
Editor Wahyu
