Penyelarasan payung hukum daerah menjadi langkah krusial untuk menjamin kepastian tata kelola lembaga kemasyarakatan yang transparan dan adaptif. Pemkab bersama DPRD Pulang Pisau membahas usulan pencabutan Perda LPMK, Selasa (18/8/2026).
PULANG PISAU, InfoPublik – Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Ruang Paripurna DPRD, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
Dalam persidangan tersebut, lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau secara umum menyatakan persetujuannya agar usulan pencabutan Perda tersebut dapat dibahas ke tahap berikutnya, meski memberikan beberapa catatan perbaikan.
Ahmad Jayadikarta menjelaskan, usulan pencabutan Perda dilakukan karena aspek teknis perihal LPMK telah diakomodasi melalui ketentuan regulasi turunan.
“Lima fraksi pendukung DPRD telah menyetujui usulan ini untuk dibahas lebih lanjut. Pencabutan dilakukan karena penataan ketentuan tersebut sudah diatur lebih teknis melalui Peraturan Bupati (Perbup),” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bella menyambut baik usulan Pemkab dan mengonfirmasi bahwa legislatif akan mendalami dasar hukum serta pertimbangan teknis pencabutan aturan tersebut dalam pembahasan bersama. (Diskominfostandi Pulang Pisau / Juandi / Barsel)
