APBD Sumenep 2026 Direvisi, PAD Naik 12,20 Persen
Sumenep, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengusulkan perubahan APBD 2026 dengan menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja terhadap kondisi fiskal terbaru. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah turun, sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dinaikkan.
Rancangan Perubahan APBD 2026 itu disampaikan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD 2026 di Graha Paripurna DPRD, Selasa (18/8/2026).
Wakil Bupati Sumenep KH. Imam Hasyim, yang menyampaikan sambutan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan perubahan APBD merupakan respons pemerintah daerah terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan fiskal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Penyesuaian juga mempertimbangkan perubahan alokasi program, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, serta kebutuhan menghadapi kondisi darurat dan keadaan luar biasa.
“Perubahan APBD merupakan respons aktif pemerintah daerah terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), pergeseran alokasi program, penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, maupun kondisi darurat dan keadaan luar biasa,” ujar Imam.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah yang semula ditargetkan Rp2,47 triliun berkurang sekitar Rp175,16 miliar atau 7,09 persen, menjadi Rp2,29 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber lainnya. Namun, di tengah koreksi pendapatan secara keseluruhan, Pemkab Sumenep justru menaikkan target PAD.
PAD yang semula ditetapkan Rp334,30 miliar bertambah Rp40,78 miliar atau 12,20 persen, sehingga target setelah perubahan menjadi Rp375,08 miliar. Sebaliknya, pendapatan transfer turun dari Rp2,13 triliun menjadi Rp1,91 triliun, atau berkurang sekitar Rp212,72 miliar.
Imam menjelaskan, penyesuaian tersebut berkaitan dengan perubahan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta penetapan pagu definitif Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah turun dari Rp10,75 miliar menjadi Rp7,53 miliar.
Dari sisi belanja, anggaran daerah juga mengalami penyesuaian. Belanja daerah yang semula dianggarkan Rp2,66 triliun berkurang sekitar Rp42,35 miliar atau 1,59 persen, menjadi Rp2,61 triliun.
Namun, tidak seluruh komponen belanja mengalami penurunan. Belanja operasi justru meningkat 1,97 persen, dari sekitar Rp1,96 triliun menjadi Rp2 triliun. Kenaikan lebih besar terjadi pada belanja modal yang bertambah 32,37 persen, dari Rp142,70 miliar menjadi Rp188,88 miliar.
Kenaikan juga terjadi pada belanja tidak terduga. Anggarannya melonjak dari Rp5 miliar menjadi Rp31,28 miliar, atau meningkat 525,50 persen. Penambahan tersebut memperkuat ruang fiskal pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan tidak terduga sepanjang tahun anggaran.
Di sisi lain, belanja transfer berkurang 28,01 persen, dari Rp547,72 miliar menjadi Rp394,31 miliar. Dengan struktur pendapatan dan belanja tersebut, perubahan APBD 2026 menghasilkan defisit sekitar Rp317,03 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang meningkat 69,14 persen, dari Rp187,44 miliar menjadi Rp317,03 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,23 miliar yang sebelumnya dianggarkan dihapus sehingga menjadi nol.
Dengan demikian, surplus pembiayaan netto sebesar Rp317,03 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan nilai yang sama. Pemkab Sumenep menegaskan penyusunan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi terbaru di tingkat regional maupun nasional.
Sejumlah faktor menjadi perhatian, antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan perubahan harga komoditas, kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi transfer pusat, efisiensi belanja, serta optimalisasi PAD.
Pemerintah daerah juga mendorong inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD dengan mengoptimalkan potensi daerah. “Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan PAD dan mengoptimalkan potensi daerah,” kata Imam.
Rancangan Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan penyempurnaan sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, para asisten sekretaris daerah, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, dan insan pers.
(Ren/Fer)
