Dari Akta Kelahiran hingga Cegah Kekerasan, Ini Isi Matriks Perlindungan Anak Riau
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik — Pencegahan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu bagian yang dipetakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Anak. Melalui sinkronisasi matriks, peran setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga terkait diperjelas agar regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif.
Pembahasan dan sinkronisasi matriks Ranperda Perlindungan Anak digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (18/8/2026).
Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, mengatakan Ranperda Perlindungan Anak berkaitan dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Namun, implementasinya membutuhkan kolaborasi seluruh OPD terkait.
“Ini secara tugas di DP3AP2KB. Perda berkolaborasi dengan semua OPD. Kami mengundang semua yang terkait rancangan perda ini,” katanya.
Menurut Zulkifli, pembahasan matriks diperlukan untuk memastikan regulasi dapat diimplementasikan dengan pembagian tugas yang jelas. Matriks tersebut memuat perangkat daerah dan lembaga yang terlibat beserta peran, program, dan kegiatan masing-masing.
“Bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikan perda ini, bagaimana perda ini dilaksanakan, siapa yang berkolaborasi. Matriks perda perlindungan anak sudah ada, perangkat dan lembaga yang ikut serta dalam perda tersebut apa perannya dan program kegiatannya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala DP3AP2KB Riau, Fariza, memaparkan matriks perlindungan anak. Ia menjelaskan, Indeks Perlindungan Anak terdiri atas dua komponen, yakni Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).
IPHA mencakup empat dimensi, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
Pada dimensi hak sipil dan kebebasan, salah satu peran instansi terkait, termasuk Pengadilan Agama, berkaitan dengan jumlah penetapan yang digunakan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran.
Sementara itu, pada dimensi pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu program yang masuk dalam pemenuhan hak anak.
Selain pemenuhan hak dasar, matriks tersebut mengatur peran dalam perlindungan khusus anak. Salah satunya berupa pelaksanaan kegiatan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Adapun pada indikator perlindungan khusus anak, salah satu peran yang dicantumkan dalam matriks adalah melaksanakan kegiatan promotif dan preventif terhadap tindak kekerasan pada anak,” ujar Fariza.
Sinkronisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak, sehingga program yang dijalankan OPD dan lembaga terkait dapat saling mendukung sesuai perannya.
(MC Riau/ns)
