Kepala DP3AP2KB Batang Joko Prasetijo mengatakan, akan Terus Tekankan Pemenuhan Gizi Tepat Sasaran.
Batang, InfoPublik - Perjuangan menekan angka stunting di Kabupaten Batang masih membentur tembok curam bentang alam. Meski Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gencar digulirkan untuk kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (kelompok 3B) manfaatnya belum dirasakan merata.
Medan yang ekstrem membuat warga di wilayah terluar, seperti Desa Pranten (Kecamatan Bawang) dan Nggerlang, hingga kini belum tersentuh layanan vital ini.
Jarak tempuh yang jauh dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi di dataran bawah menjadi sandungan utama penyaluran logistik.
“Memang betul, untuk bumil, busui, dan balita di wilayah Peranten dan Nggerlang, terutama yang belum menerima, karena memang belum bisa terjangkau dari SPPG aglomerasi di bawah,” kata Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batang Puji Lestari saat ditemui di Kantornya, Selasa (18/8/2026).
Puji menjelaskan, bahwa kendala teknis ini memicu pencarian skema distribusi alternatif. Salah satu langkah pragmatis yang sedang diuji coba adalah memanfaatkan jaringan kader lokal di tingkat desa untuk memangkas jalur logistik.
"Apakah nanti ada solusi yang bisa berkolaborasi antara SPPG, mungkin bahan baku dan logistik disiapkan dari SPPG, kemudian disalurkan melalui kader, itu masih kami bahas. Tetapi memang faktanya sampai sekarang belum semuanya ter-cover untuk kelompok 3B,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Batang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus mematangkan formulasi khusus agar hak gizi masyarakat di pelosok tidak terabaikan.
Kepala DP3AP2KB Batang Joko Prasetijo mengatakan, Desa Pranten itu daerah terjauh. Dan ternyata sampai sekarang belum terlayani. Nanti kebijakan dari tim kabupaten seperti apa, kita masih menunggu.
“Sebagai pelaksana amanat Peraturan Presiden Nomor 115, DP3AP2KB mengandalkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. Peran TPK tidak hanya terbatas pada penentuan pola distribusi mulai dari sistem drop point hingga makan bersama, tetapi juga memastikan aspek pengawasan gizi tepat sasaran, khususnya pada periode masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kita mendapat perintah untuk melakukan distribusi dan edukasi terhadap makanan bergizi gratis untuk sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kenapa non-PAUD, Karena yang PAUD sudah masuk di satuan pendidikan,.
Ia juga menegaskan, pentingnya pemantauan langsung di lapangan agar bantuan berupa asupan gizi berkualitas tersebut benar-benar dikonsumsi oleh kelompok sasaran, bukan justru beralih tangan.
“Dinas kami melakukan supervisi, memastikan makanan yang diberikan sesuai sasaran, tepat sasaran, benar-benar sampai kepada penerima, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)
