Bupati Afni Berharap Presiden Prabowo Kunjungi Istana Siak
Istana Siak/MC Siak
Siak, InfoPublik- Bupati Siak Afni Zulkifli berharap Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Istana Asserayah Hasyimiyah untuk mengenang kontribusi Kesultanan Siak Sri Indrapura dalam perjalanan Republik Indonesia.
Afni mengatakan, hingga 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada Presiden RI yang datang langsung ke istana peninggalan Kesultanan Siak tersebut. Menurutnya, kunjungan Presiden akan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali sejarah pengorbanan Sultan Syarif Kasim II bagi Republik Indonesia.
“Bolehlah Presiden Indonesia datang ke Siak membuat sejarah, datang ke rumah Sultan,” kata Afni di Siak Sri Indrapura, Minggu (16/8/2026).
Ia menjelaskan, setelah menerima kabar Proklamasi Kemerdekaan, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kesetiaan kepada Republik Indonesia. Pada 28 November 1945, Sultan mengirim telegram kepada Presiden Soekarno sekaligus menyampaikan dukungan dan sumbangan 13 juta gulden untuk perjuangan Republik.
Selain harta, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan kedaulatan Kesultanan Siak kepada Republik Indonesia. Karena itu, Afni menilai Istana Siak bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol kontribusi Kesultanan Siak bagi bangsa.
Afni menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah datang ke Siak pada 2007 untuk meresmikan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, tetapi tidak mengunjungi Istana Siak.
Kemudian, pada 2016, Presiden Joko Widodo juga disebut hampir hadir dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tetapi agenda tersebut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Hingga saat ini kami anak cucu Siak setia pada Indonesia. Namun hampir 81 tahun Indonesia merdeka, belum ada satu Presiden pun yang datang ke Istana Sultan Siak,” ujar dia.
Selain mengangkat sejarah, Afni juga menyoroti kontribusi Siak terhadap perekonomian nasional melalui sektor minyak dan gas bumi serta perkebunan kelapa sawit.
Ia mengapresiasi penyaluran sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) 2023 sebesar Rp29,8 miliar, tetapi menyebut masih terdapat kewajiban pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak.
“Kami membutuhkan kurang salur Dana Bagi Hasil ini dibayarkan pusat, karena harus membayarkan utang pada pihak ketiga lebih dari Rp300 miliar. DBH ini merupakan hak daerah,” kata Afni.
Menurut dia, penyelesaian kurang salur DBH penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan rutin dan pembangunan.
Afni berharap, di usia 81 tahun Indonesia merdeka, kontribusi sejarah dan ekonomi Siak mendapat perhatian yang seimbang dari pemerintah pusat.
(Dep/MC Siak)
