Pemprov Riau Buka Akses Pasar bagi UMKM Disabilitas, Perusahaan Diajak Jadi Mitra

Pekanbaru, InfoPublik — Sekitar 300 penyandang disabilitas kini tergabung dalam koperasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai salah satu wadah untuk memperkuat kemandirian ekonomi. Tidak hanya melalui koperasi, dukungan juga diarahkan pada pembukaan akses pasar, inkubasi usaha, hingga fasilitasi legalitas produk.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Riau memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Kebijakan itu disampaikan dalam Riau Investment Award & Riau Investment Forum di Pekanbaru, Jumat (14/8/2026).

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM perlu diperluas agar manfaat investasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Ia meminta perusahaan memberikan kesempatan kepada UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok, terutama apabila kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi oleh produk dari pelaku usaha daerah.

“Kalau ada kebutuhan perusahaan yang dapat dipenuhi oleh UMKM daerah, beri mereka kesempatan. Buka akses pasarnya, bangun kemitraannya, berikan ruang agar UMKM kita bisa masuk ke dalam rantai usaha yang lebih besar,” ujar SF Hariyanto.

Perhatian khusus juga diberikan kepada pelaku usaha dan pekerja penyandang disabilitas. Pemprov Riau bekerja sama dengan dunia usaha melalui program pembinaan, pendampingan teknis, dan inkubasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi kelompok tersebut.

Dukungan tidak hanya menyasar kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga aspek keamanan produk serta perlindungan hukum.

“Dukungan teknis juga mencakup pembenahan standar dapur produksi guna menjamin keamanan serta mutu pangan produk UMKM disabilitas. Legalitas merek, hak cipta, dan kekayaan intelektualnya kita fasilitasi, agar produk yang dihasilkan memiliki perlindungan hukum dan bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” jelas SF Hariyanto.

Sebagai wadah penguatan ekonomi, Pemprov Riau telah membentuk koperasi disabilitas dengan sekitar 300 anggota. Koperasi tersebut menjadi sarana untuk menghimpun pelaku usaha, memberikan pelatihan keterampilan, serta membantu pengelolaan pemasaran produk secara terpadu.

Keberadaan koperasi diharapkan dapat memperluas kesempatan penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan akses terhadap pasar.

SF Hariyanto juga mengajak perusahaan yang hadir dalam forum investasi untuk mengambil peran dalam menciptakan ekosistem usaha dan ketenagakerjaan yang inklusif.

“Buka akses pasarnya, bantu pengembangan produknya, dan berikan kesempatan kerja sesuai kemampuan mereka,” ajaknya.

Melalui kolaborasi pemerintah, UMKM, dan dunia usaha, Pemprov Riau mendorong agar pertumbuhan investasi tidak hanya tercermin dari nilai modal yang masuk, tetapi juga memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi penyandang disabilitas.