Banda Aceh, InfoPublik - Pemerintah Aceh bersama Universitas Syiah Kuala (USK) mengkaji pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendukung inovasi Tim Riset USK tersebut dan berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat nyata bagi Aceh.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nurlis, Gubernur Mualem melihat inovasi tersebut sebagai peluang mengubah material yang selama ini menjadi persoalan lingkungan menjadi produk konstruksi yang memiliki nilai guna dan ekonomi. “Gubernur Mualem sangat mengharapkan hasil penelitian USK bernilai manfaat bagi Aceh,” ujarnya.
Dukungan tersebut kemudian mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir Syamaun menggerakkan jajaran Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pengembangan penelitian tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, yang memimpin rapat, mengatakan pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana diarahkan untuk menghasilkan bata ringan yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Robby.
Tim Riset USK sekaligus ahli beton ringan, Prof Dr Ir Abdullah, menjelaskan bata ringan memiliki keunggulan karena bobotnya lebih rendah sehingga lebih mudah diangkut dan berpotensi digunakan di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurutnya, material tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan irigasi maupun berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” kata Guru Besar USK tersebut.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, turut menyambut baik rencana pemanfaatan material bencana menjadi Aceh Brick.
Menurutnya, produk tersebut berpotensi menjadi material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” katanya.
Balai Jakon, lanjut Indra, juga menyiapkan dukungan melalui pembinaan, percontohan, serta pelatihan kelompok masyarakat dalam memproduksi bata ringan.
Sementara itu, Pemerintah Aceh menegaskan pemanfaatan material hasil bencana harus terlebih dahulu didasarkan pada hasil uji teknis dan kelayakan material.
Robby mengatakan setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang berbeda sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis.
USK dan Balai Jakon selanjutnya akan melakukan penilaian bersama terkait peluang kerja sama serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan.
Tindak lanjutnya meliputi penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyiapan model produksi yang dapat diterapkan kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, penyiapan lokasi percontohan, serta pengkajian penggunaan Aceh Brick untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pengembangan Aceh Brick juga diarahkan untuk mendukung program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh periode 2026–2028.
Pemerintah Aceh menilai inovasi tersebut memiliki manfaat strategis, mulai dari mempercepat pembersihan lumpur dan pasir atau sedimen pascabencana, menyediakan material alternatif untuk pembangunan, hingga membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat terdampak.
Namun, sebelum digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah, Aceh Brick tetap harus melalui uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, dan pembuktian kinerja untuk memastikan keamanan serta kelayakan penggunaannya.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” kata Robby.