Rapat koordinasi yang membahas perlindungan dan penataan mobilitas masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia.
Selatpanjang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat daerah perbatasan yang bekerja di Malaysia. Kebijakan tersebut diharapkan membuka jalur kerja yang lebih legal, aman, dan terlindungi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Meranti dan Karimun.
Upaya tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil dalam rapat koordinasi yang membahas perlindungan dan penataan mobilitas masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia. Menurutnya, kedekatan geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan historis antara Meranti, Karimun, dan Malaysia membuat mobilitas masyarakat di wilayah tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Muzamil menegaskan, pemerintah tidak perlu menghentikan mobilitas masyarakat yang sudah berlangsung lama, tetapi perlu menghadirkan aturan dan mekanisme kerja sama agar aktivitas tersebut dapat berlangsung secara legal dan memberikan perlindungan.
"Persoalannya bukan menghentikan mobilitas masyarakat, tetapi bagaimana mobilitas yang sudah berlangsung ini bisa diatur sehingga aman, legal, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara,” ujar Muzamil.
Dorong Jalur Kerja Legal bagi PMI
Selama ini, sebagian masyarakat Meranti dan Karimun bekerja di Malaysia menggunakan visa kunjungan atau wisata. Kondisi tersebut terjadi karena adanya kebutuhan tenaga kerja di Malaysia serta kedekatan wilayah perbatasan kedua negara.
Muzamil menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan skema kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sebelum pembahasan dengan pemerintah Malaysia, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menyelesaikan aspek regulasi di dalam negeri.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja di Malaysia menjadi peluang strategis yang dapat dimanfaatkan masyarakat Meranti dan Karimun. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang antara lain perkebunan, peternakan, konstruksi, pertukangan kayu, pekerjaan bangunan, restoran, barbershop, dan sektor jasa lainnya.
“Ini sebenarnya menjadi celah yang bisa kita isi dengan tenaga kerja kita. Tetapi mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, dan tentunya perlindungan hukum,” jelasnya.
Karena itu, Muzamil mendorong pemerintah daerah mengambil peran dalam menyiapkan calon tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. Tenaga kerja yang telah memenuhi kualifikasi selanjutnya dapat mengikuti proses sertifikasi melalui lembaga terkait di Malaysia, termasuk kerja sama dengan Construction Industry Development Board (CIDB) untuk bidang pekerjaan yang relevan.
Skema tersebut dinilai dapat memastikan tenaga kerja yang berangkat memiliki kompetensi sekaligus jalur penempatan kerja yang jelas.
“Jadi bukan lagi berangkat sebagai pekerja ilegal, tetapi berangkat sebagai tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi, kemudian disalurkan melalui mekanisme kerja sama yang resmi,” katanya.
Bupati Karimun H. Iskandarsyah turut mendukung gagasan penerapan Special Border Treatment bagi masyarakat perbatasan. Ia menyebut hubungan masyarakat Karimun dan Malaysia telah berlangsung lama dan memiliki kedekatan budaya, tradisi, serta kekeluargaan.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat Karimun yang bekerja di Malaysia. Sebagian di antaranya masih menghadapi persoalan legalitas sehingga rentan terhadap berbagai risiko.
Iskandarsyah berharap SBT dapat memberikan masa tinggal dan akses kerja yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat perbatasan. Jika sebelumnya akses tersebut hanya diberikan selama sekitar satu bulan, ia mengusulkan adanya fleksibilitas hingga tiga sampai enam bulan.
“Negara harus hadir. Kita berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat Karimun dan Meranti sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak terindikasi TPPO,” ujarnya.
Ia menilai persoalan mobilitas tenaga kerja perbatasan telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kebijakan khusus yang realistis dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Rakor tersebut turut diikuti Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Widiyanto, Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas Agato PP Simamora, Kakanwil Kemenkumham Kepri Edison Manik, perwakilan Kemenkumham Riau, Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi, perwakilan BP3MI Riau, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam pembahasan tersebut, disampaikan pula adanya dukungan dari kalangan swasta dan asosiasi pengusaha Malaysia terhadap gagasan penataan tenaga kerja dari wilayah perbatasan. Dukungan itu didorong oleh kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor di Malaysia.
Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Widiyanto mengatakan, persoalan tenaga kerja tersebut membutuhkan skema kerja sama konkret. Salah satu model yang dapat dikaji adalah kerja sama ketenagakerjaan yang telah diterapkan Malaysia dengan Thailand.
Sementara itu, Agato PP Simamora menyatakan pihaknya akan mengawal dan mendorong gagasan tersebut agar dapat diwujudkan.
Pemkab Meranti sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KJRI, unsur sosial ekonomi Malaysia, dan pihak terkait lainnya. Respons dari pihak Malaysia disebut menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan tersebut, terutama karena adanya kebutuhan tenaga kerja dan kedekatan masyarakat di wilayah perbatasan.
Muzamil berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjadi pintu masuk untuk merumuskan kebijakan Special Border Treatment yang memberikan kepastian bagi masyarakat perbatasan.
“Harapan kita, Kemenko Kumham Imipas dapat mendukung dan mengawal ini. Kepentingannya bukan hanya Johor, tetapi lebih luas, karena kebutuhan tenaga kerja tersebut ada di berbagai wilayah Malaysia. Kita ingin warga negara kita mendapatkan pekerjaan yang layak, legal, dan terlindungi,” pungkasnya.
