Penandatanganan kerja sama oleh Direktur Yayasan PETAI, Masrizal Saraan, dengan Joko Tri Haryanto, Direktur Utama BPDLH dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Jakarta, pada Rabu (12/8/2028).
Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Aceh mendorong agar alokasi sekitar Rp27 miliar dari pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Indonesia melalui Green Climate Fund (GCF) diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk memperkuat perlindungan hutan dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan dukungan pendanaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap capaian Indonesia dalam menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
“Kita sangat berterima kasih, dan tentu saja apresiasi ini sebagai wujud dari kinerja tata kelola hutan yang baik di Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) di Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).
Pendanaan tersebut menjadi bagian dari kerja sama pengelolaan dana RBP REDD+ untuk Aceh yang diteken Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Kerja sama ditandatangani Direktur Yayasan PETAI Masrizal Saraan dan Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto. Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Dari Pemerintah Aceh hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh Teuku Robby Irza mewakili Gubernur Aceh, didampingi empat Staf Khusus Gubernur Aceh, Ermiadi Abdulrahman, Dahlan Jamaluddin, Falevi Kirani, dan Syafrizal.
Dalam skema tersebut, Pemerintah Aceh menjadi penerima manfaat, sedangkan Yayasan PETAI bertindak sebagai lembaga perantara yang memfasilitasi pengelolaan dan implementasi program bersama Pemerintah Aceh serta pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun tapak.
“Kita sangat berterima kasih, dan tentu saja apresiasi ini sebagai wujud dari kinerja tata kelola hutan yang baik di Aceh,” kata Ampon Man menyampaikan pesan Gubernur Aceh.
Pemerintah Aceh menilai pendanaan tersebut harus memberikan manfaat yang terukur bagi kelestarian hutan sekaligus masyarakat. Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun mengatakan dukungan hibah tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi aksi konkret.
“Namun, yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah yang diberikan menghasilkan manfaat nyata bagi kelestarian hutan dan masyarakat Aceh. Kita tidak ingin program ini berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus segera diterjemahkan menjadi aksi konkret dan terukur di lapangan,” kata Nasir.
Ia menambahkan, pelaksanaan program perlu disinergikan dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana, terutama untuk mendukung pemulihan lingkungan, rehabilitasi kawasan hutan dan lahan, penguatan ekonomi masyarakat terdampak, serta pembangunan kembali yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza mengatakan Pemerintah Aceh mendorong segera digelar Kick Off Meeting di Banda Aceh bersama PETAI dan seluruh pemangku kepentingan.
Pertemuan tersebut akan membahas rencana kerja, lokasi, target, indikator keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian peran masing-masing pihak.
Untuk memperkuat koordinasi, Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Task Force Pengendalian Gas Rumah Kaca dan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Berbasis Yurisdiksi Aceh.
Tim tersebut akan menjadi wadah koordinasi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengawal pelaksanaan program sekaligus memperkuat kesiapan Aceh menuju pengelolaan REDD+ yang lebih terintegrasi.
“Program ini didesain untuk Aceh. Karena itu keberhasilannya juga bergantung pada keterlibatan seluruh stakeholder termasuk pemerintah kabupaten, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan seluruh pihak yang selama ini bekerja menjaga hutan Aceh. PETAI memfasilitasi proses implementasinya, tetapi kepemilikan atas agenda ini harus tetap menjadi milik Aceh,” kata Robby.
Pemerintah Aceh menegaskan tidak ingin berhenti pada keberhasilan memperoleh pembiayaan RBP REDD+. Dana tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membangun sistem REDD+ yang kredibel, membuktikan kinerja penurunan emisi, melindungi hutan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat.
“Aceh ingin menggunakan momentum ini untuk membangun sistem REDD+ yang kredibel, membuktikan kinerja penurunan emisi, melindungi hutan, dan memastikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat,” kata Ampon Man.
