Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Aceh mendorong penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2023 secara lebih nyata agar bahasa, aksara, dan sastra Aceh tetap hidup serta digunakan dalam kehidupan masyarakat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) mengidentifikasi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan.
Pesan itu disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Syakir pada rapat koordinasi sektor kebudayaan di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (12/8/2026).
“Bahasa, aksara, dan sastra Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri serta kekayaan budaya masyarakat Aceh,” kata Muzakir.
Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/Instr/2023 ditujukan kepada pemerintah kabupaten/kota, SKPA, instansi vertikal, BUMN, BUMA, perbankan, serta berbagai lembaga yang beroperasi di Aceh.
Salah satu amanat dalam instruksi tersebut adalah penggunaan Bahasa Aceh sebagai bahasa komunikasi sedikitnya satu hari dalam sepekan, yakni setiap Kamis. Selain itu, penggunaan Aksara Aceh atau Arab Jawi didorong pada papan nama dan berbagai media informasi.
Muzakir menilai keberadaan instruksi tersebut harus diikuti pelaksanaan di lapangan. Karena itu, rapat koordinasi diperlukan untuk mengetahui tingkat penerapan kebijakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan. "Rapat koordinasi menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pelaksanaan instruksi tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan Bahasa Aceh masih digunakan dalam keluarga, masyarakat, kegiatan adat, dan aktivitas keagamaan. Namun, penggunaan bahasa tersebut menghadapi tantangan seiring perkembangan zaman, khususnya di kalangan generasi muda.
“Kita tidak dapat menutup mata bahwa arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta semakin dominannya bahasa asing telah memengaruhi intensitas penggunaan Bahasa Aceh, terutama di kalangan generasi muda,” katanya.
Menurut Muzakir, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar Bahasa Aceh tidak semakin kehilangan ruang dalam kehidupan masyarakat. Pelestarian bahasa juga berkaitan dengan cara berpikir, nilai-nilai, sejarah, kearifan lokal, dan identitas masyarakat Aceh.
“Tanggung jawab ini bukan hanya pemerintah, melainkan juga keluarga, lembaga pendidikan, tokoh adat, budayawan, akademisi, pelaku usaha, media massa, hingga masyarakat luas,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang digelar Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Setda Aceh tersebut dihadiri sejumlah kepala SKPA, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, unsur perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa dan sastra Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, serta kepala bagian kesejahteraan rakyat kabupaten/kota.
Muzakir berharap koordinasi tersebut menghasilkan strategi yang lebih inovatif agar bahasa, aksara, dan sastra Aceh semakin hadir dalam kehidupan sehari-hari. Upaya itu juga diharapkan mendukung pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata Aceh.
Dengan demikian, pelestarian bahasa dan aksara Aceh diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
