Gresik, InfoPublik – Ancaman kekeringan yang membayangi lahan pertanian di Kabupaten Gresik direspons pemerintah dengan memperkuat infrastruktur pengairan. Pemerintah pusat mengalokasikan 54 unit irigasi perpompaan, sembilan unit irigasi perpipaan, dan rehabilitasi 12 jaringan irigasi tersier untuk membantu petani mempertahankan produktivitas lahan.
Dukungan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau lahan pertanian terdampak kekeringan di Desa Munggugianti, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Selasa (11/8/2026).
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi petani. Menurutnya, dukungan sarana pengairan menjadi penting untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama ketika perubahan cuaca meningkatkan risiko kekeringan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada para petani di Kabupaten Gresik. Bantuan ini tentu sangat berarti, terutama untuk menjaga ketersediaan air dan produktivitas lahan pertanian di tengah musim kemarau,” ujar Alif.
Selain infrastruktur pengairan, pemerintah pusat juga menyerahkan dua unit traktor roda dua kepada buruh tani. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tersebut diharapkan memperluas akses petani terhadap teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi usaha tani.
Mentan Amran mengatakan penanganan kekeringan dilakukan dengan pendekatan berbeda sesuai kondisi lahan. Sawah yang memiliki sumber air di sekitar lokasi akan mendapatkan bantuan pompa, sedangkan lahan yang tidak memiliki sumber air akan ditangani melalui pembangunan sumur dangkal.
“Kita bagi dua solusinya. Yang pertama, yang ada sumber air dekat dari sawah yang kekeringan, kita berikan pompa langsung. Yang kedua, yang tidak ada sumber air, kita siapkan sumur dangkal,” kata Amran.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat agar kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu produksi pangan. Potensi kekeringan tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 200 hektare di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Meski demikian, Amran menyebut kondisi perberasan Jawa Timur masih relatif aman dengan produksi sekitar 1,3 juta ton. Pemerintah tetap diminta tidak lengah dan terus melakukan mitigasi terhadap risiko kekeringan. “Kita tenang, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap berusaha keras untuk memitigasi risiko kekeringan yang terjadi tahun ini,” tegasnya.
Tidak hanya menghadapi kekeringan, pemerintah juga menyiapkan perubahan kebijakan agar buruh tani memperoleh akses alsintan secara lebih mudah.
Amran mengatakan, buruh tani selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses bantuan karena mekanisme pengusulan yang berlaku. Ke depan, bantuan berupa traktor, combine harvester, alat tanam, dan alsintan lainnya akan dibuka lebih luas.
Mekanisme pengusulan juga diarahkan lebih sederhana dengan memperkuat peran penyuluh pertanian lapangan (PPL). “Tanda tangannya tidak usah ribet. Cukup PPL kami terima. PPL tanda tangan, kami terima di Jakarta, kami kirim alatnya kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Bagi Pemkab Gresik, penguatan pengairan dan kemudahan akses alsintan merupakan bagian dari strategi yang lebih panjang untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Wabup Alif menegaskan, target swasembada pangan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, penyuluh, kelompok tani, hingga masyarakat.
“Target swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah juga memiliki peran penting. Karena itu, kami siap bergerak bersama, memastikan setiap dukungan yang diberikan pemerintah dapat benar-benar dirasakan dan berdampak bagi petani Gresik,” katanya.
Selain penanganan kekeringan melalui pompa dan sumur dangkal, Pemkab Gresik juga menyiapkan penguatan infrastruktur sumber daya air. Salah satunya melalui rencana pembangunan kolam retensi di wilayah selatan Gresik yang selama ini menghadapi persoalan kekeringan berulang.
Amran menyatakan pemerintah pusat siap berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung kebutuhan tersebut, termasuk apabila terdapat persoalan pertanahan yang perlu diselesaikan bersama Kementerian ATR/BPN.
Ia meminta kebutuhan pembangunan disampaikan secara tertulis agar dapat segera ditindaklanjuti. “Kalau kepentingan rakyat, Presiden perintahkan layani. Tidak usah basa-basi,” tegas Amran.
Langkah tersebut menempatkan penanganan kekeringan bukan sekadar sebagai respons terhadap musim kemarau, tetapi bagian dari penguatan fondasi produksi pangan Gresik dan Jawa Timur. Dengan dukungan pengairan, alsintan, serta infrastruktur sumber daya air yang lebih kuat, petani diharapkan tetap mampu berproduksi sekaligus berkontribusi pada agenda swasembada pangan nasional.
