Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat berbagi pengalaman memimpin perubahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Banda Aceh, InfoPublik – Perubahan di sektor publik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons melalui kepemimpinan adaptif, keberanian berinovasi, dan kemampuan membangun kolaborasi.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, saat berbagi pengalaman memimpin perubahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Dalam ceramah bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh” yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI, Illiza memaparkan berbagai praktik perubahan yang dikembangkan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Praktik tersebut mencakup reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi, inovasi pelayanan publik, hingga pengembangan pemerintahan digital melalui PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, dan DigDoc.
Menurutnya, perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan, dan perubahan dimulai dari kepemimpinan, karena meningkatnya ekspektasi masyarakat, kompleksitas persoalan perkotaan, serta perkembangan teknologi menuntut aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan pola kerja lama.
"ASN perlu mampu membaca perubahan, keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi, serta memastikan setiap kebijakan dan inovasi memberikan dampak bagi masyarakat. Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Selain transformasi birokrasi, Illiza mengangkat pengalaman Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”. Program tersebut diarahkan untuk mendorong hilirisasi potensi minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan industri kreatif, serta pembangunan ekosistem ekonomi baru melalui kolaborasi berbagai pihak.
Salah satu instrumen yang dikembangkan ialah Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis yang didorong melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Illiza, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga perlu mampu membaca potensi daerah, mempertemukan berbagai kekuatan, dan membangun ekosistem yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” katanya.
Illiza menegaskan, pejabat administrator memiliki posisi penting dalam memastikan perubahan terjadi di lingkungan organisasi. Pejabat administrator tidak cukup hanya menjadi pelaksana program dan kebijakan, tetapi harus tampil sebagai penggerak perubahan.
Untuk itu, terdapat sejumlah kapasitas yang perlu diperkuat, mulai dari kemampuan membangun budaya belajar (learning organization), menggunakan data dalam pengambilan keputusan, memperluas jejaring dan kolaborasi lintas sektor, hingga mengomunikasikan perubahan secara efektif kepada tim dan masyarakat.
Illiza menyebut empat kapasitas penting yang perlu dimiliki pemimpin perubahan, yakni transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.
“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegasnya.
PKA Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusjar SKMK LAN RI diikuti pejabat administrator atau pejabat eselon III dari Provinsi Aceh dan Sumatra Utara.
Melalui sesi berbagi pengalaman tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan perspektif konseptual mengenai manajemen perubahan sektor publik, tetapi juga pembelajaran praktis mengenai bagaimana perubahan diterjemahkan menjadi kebijakan, inovasi, dan tata kelola pemerintahan.
Illiza berharap pengalaman Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menjadi inspirasi bagi peserta untuk membawa semangat perubahan ke lingkungan kerja masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan perubahan dalam birokrasi pada akhirnya tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dilahirkan, tetapi oleh sejauh mana perubahan mampu memperbaiki cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dari Banda Aceh, pesan tersebut kembali ditegaskan: kepemimpinan bukan sekadar menjalankan kewenangan, tetapi keberanian menggerakkan perubahan, membangun kolaborasi, dan memastikan setiap langkah pemerintahan bermuara pada hasil yang dirasakan masyarakat. (Riz)
