IKD Didorong Bantuan Sosial Makin Tepat Sasaran

Batam, InfoPublik – Pemerintah Kota Batam mendorong pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memperkuat ketepatan sasaran program perlindungan sosial. IKD diharapkan, tidak sekadar menjadi layanan administrasi kependudukan, tetapi juga instrumen yang mampu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan bantuan pemerintah sesuai haknya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan, pemanfaatan IKD harus lebih dari sekadar aktivasi. Menurutnya, identitas digital perlu terintegrasi dalam pelayanan publik agar memberikan kemudahan sekaligus mendukung akurasi data kependudukan.

Demikian pernyataan itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Analisis Capaian Pemanfaatan IKD dalam Mendukung Perluasan Program Perlindungan Sosial di Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (11/8/2026). Rapat yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia itu berlangsung di Kantor Wali Kota Batam.

Kegiatan tersebut dihadiri Brigjen TNI Kartika Adi Putranta selaku Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Noor Aras Arief selaku Analis Kebijakan Madya, jajaran Analis Kebijakan Muda dan Analis Kebijakan Pertama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy.

Rapat membahas capaian pemanfaatan IKD, integrasi data kependudukan, serta strategi memperluas penggunaan identitas digital untuk mendukung pelayanan publik dan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

Firmansyah menilai pemanfaatan IKD sangat penting bagi Batam yang memiliki tingkat mobilitas penduduk tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pemerintah dalam merancang serta menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat.

“Kami berharap, IKD ini benar-benar berjalan dan dimanfaatkan di Kota Batam. Jangan hanya berhenti pada aktivasi, tetapi harus hadir dalam pelayanan dan memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan penerapan IKD tidak cukup diukur dari jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi. IKD harus dapat dimanfaatkan dalam ekosistem pelayanan digital pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Batam adalah kota dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Karena itu, kita membutuhkan data yang terus diperbarui dan dapat dimanfaatkan lintas layanan. IKD harus menjadi instrumen yang benar-benar bekerja untuk masyarakat,” katanya.

Ia meneknakan, integrasi IKD dengan program perlindungan sosial dapat membantu meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Data kependudukan yang terintegrasi diharapkan mampu mengurangi risiko masyarakat yang berhak menerima bantuan justru terlewat.

Ia mengingatkan, agar transformasi digital tetap memperhatikan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital. Kelompok tersebut antara lain lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan lainnya.

“Digitalisasi jangan sampai menciptakan kelompok yang tertinggal. Kita ingin IKD menjadi solusi, bukan hambatan. Karena itu, implementasinya harus inklusif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Batam,”jelasnya.

Firmansyah menegaskan Pemerintah Kota Batam siap memperkuat sinergi antarinstansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan IKD. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting agar transformasi digital kependudukan tidak hanya menghasilkan data yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Target akhirnya sederhana, data semakin akurat, pelayanan semakin mudah, dan masyarakat semakin cepat mendapatkan haknya. Kami berharap IKD di Batam bukan sekadar program digitalisasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan pelayanan masyarakat,”tambahnya.(Humas Diskominfo Batam/Robin F/Eyv)