Sei Rampah, InfoPublik- Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati Adlin Tambunan saat mempresentasikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di hadapan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), melalui Zoom Meeting, Selasa (11/8/2026).
Darma Wijaya menyampaikan bahwa Pemkab Sergai berkomitmen menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang semakin dekat dengan masyarakat.
“Kami berkomitmen menyediakan akses informasi yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi terwujudnya pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Dengan keterbukaan informasi, kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam setiap kebijakan semakin meningkat dan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Sergai terus tumbuh,” ujar dia.
Upaya keterbukaan informasi publik sebagai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dilakukan pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga terus diperluas hingga unit pelayanan dan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tahun ini, Pemkab Sergai melalui Dinas Kominfo akan melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperluas sosialisasi KIP hingga ke tingkat puskesmas. Juga dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) guna memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik pada perangkat desa dan perangkat sekolah,” kata Darma.
Bupati juga menekankan kepada seluruh OPD untuk berperan aktif dalam penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai kanal, seperti media sosial, situs web, serta media publikasi lainnya, termasuk baliho di desa dan sekolah.
Sementara itu, Adlin Tambunan menambahkan bahwa Pemkab Sergai juga sedang melakukan pembaruan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK). Pembaruan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi KI Provinsi Sumut pada tahun sebelumnya.
Menurut dia, pembaruan DIK menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan informasi publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, sekaligus memberikan kepastian mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat dan informasi yang memiliki ketentuan khusus.
Adlin juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terjalin antara Pemkab Sergai dan KI Provinsi Sumut. Ia berharap hubungan baik tersebut dapat terus dipertahankan dan diperkuat, khususnya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Sementara itu, Ketua KI Provinsi Sumut Abdul Harris Nasution memberikan apresiasi terhadap perhatian dan komitmen Pemkab Sergai dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Menurutnya, keseriusan tersebut salah satunya terlihat dari kehadiran langsung Bupati dan Wakil Bupati Sergai dalam kegiatan presentasi melalui Zoom Meeting.
“Pemkab Sergai tetap concern terhadap keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan ini. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik mendapat perhatian dari pimpinan daerah,” ujar Abdul Harris.
Ia berharap komitmen tersebut dapat terus ditingkatkan dan diikuti oleh seluruh perangkat daerah hingga ke tingkat desa, puskesmas, dan sekolah, sehingga pelayanan informasi publik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
(Media Center Sergai)